Page 105 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 105

78     Herman Soesangobeng

                 dari  pribadi  hukum  yang disebut  orang  (corpus)  pembeli
                 tanah  milik  VOC.  Demikianlah  proses serta  prosedur
                 penjualan tanah  milik  VOC,  sebagai bentuk  penegakkan
                 hukum pertanahan ‘Nederlands BW’ atas tanah-tanah
                 ‘taklukan’ (agri   limitati-Lat.,  gekonquesteert  grond-Bld.)  di
                 daerah taklukan (gekongkuesteert gebied)-nya VOC.
            2.6.   Lahirnya lembaga tanah partikelir (particulierlanderijen):
                    Penyerahan kewajiban  hukum publik berupa ‘hak
                 mengurus’  (beheersrecht)  atas harta  milik  VOC  disertai
                 kekuasaan mengatur  urusan publik atas tanah yang
                 dibeli  seseorang  itulah  yang  kemudian  dikenal menjadi
                 lembaga ‘tanah partikelir’  (particulierlanderijen) .  Pemiliknya
                                                            9
                 pun lalu disebut ‘tuan tanah’ (Landheer), maka tanah yang
                 dibeli  Chastelijn pun  merupakan  ‘tanah  partikelir’  milik
                 ‘tuan tanah’ Chastelijn. Memang perundang-undangan
                 Belanda tidak pernah memberikan definisi tentang apa yang
                 disebut ‘tanah partikelir’. Namun, sarjana hukum  Belanda
                 pencipta hukum antar golongan (intergentiel recht), Kollewijn
                 berpendapat bahwa pemilikan hak privat dan kekuasaan
                 publik untuk mengatur oleh seorang pribadi hukum dengan
                 kewenagan  ‘publiekrechtelijk’,  itulah  yang  diartikan sebagai
                 ‘particulierlanderijen’ (tanah partikelir) 62.
                                                  10
            2.7. Pembentukan komunitas Kristen Depok:
                    Karena sesuai dengan ajaran hukum Ketatanegaraan
                 Belanda yang diterjemahkan Kollewijn  menjadi hukum
                 antar  golongan (intergentiel recht), maka  ‘hak mengurus’
                 (beheersrecht),  adalah bukan suatu hak keperdataan  Negara,
                 melainkan  merupakan  kewajiban publik Negara untuk
                 mengurus, membiayai pemeliharaan, perawatan, dan menjaga
                 keamanan pemilikan atas tanah yang  merupakan harta
                 kekayaan Negara  (Staats  vermogens   recht).  Kemudian  pada
                9    R. Supomo dan R. Djokosutono,  Sejarah  Politik Hukum Adat
            1609-1848:  Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848, Ibid., hlmn. 25-26.
                10   Cf. R.D.  Kollewijn,  Intergentiel recht, Verzamelde  opstellen over
            Intergentiel Privaatrecht, ‘sGravenhage, Bandung: J.B. Wolters, 1955.
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110