Page 117 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

90 Herman Soesangobeng

milik pribadi, maka tanah itu milik Negara yang tidak boleh
diperdagangkan selain untuk tujuan kepentingan tentara.
Jadi tanah tentara adalah tanah res extra commercium (= tanah
sebagai benda yang dikeluarkan dari hubungan perdagangan).
Di masa Hindia Belanda, tanah tentara itu diberikan dengan
keputusan Gubernur Jenderal atas nama Ratu/Raja Belanda.
Selanjutnya tanah-tanah tentara itu harus diberi tanda-tanda
batas, sekalipun bukan merupakan tanda batas kadastral,
karena tanah tentara bukan tanah milik pribadi (individuele
eigendom) maupun tanah milik umum (publiek domein). Jadi
penetapan tanah tentara bukan berdasarkan keputusan
seorang Komandan pasukan tentara atau Panglima Tentara,
melainkan harus diputuskan oleh seorang Kepala Negara.
Panglima atau Komandan pasukan tentara bisa bertindak
untuk dan atas nama Kepala Negara menyerahkan tanah
untuk dipakai, akan tetapi keputusan pemberian hak
maupun peruntukan dan penggunaannya adalah harus dari
Kepala Negara. Penjelasan lebih lanjut tentang sejarah tanah
tentara, disajikan dalam tulisan penulis berjudul: “Catatan
Ringkas Tentang Tanah Tentara: Suatu tinjauan kesejarahan
dan kemungkinan penegakkannya di Indonesia”. 15
4.4. Tanah tentara dalam Negara Republik Indonesia:
Negara Republik Indonesia dengan dasar UUD 1945,
Negara bukan pemilik namun penguasa yang menguasai
tanah, maka tanah tentara pun adalah tanah yang dikuasai
Negara RI dengan hak ‘kepunyaan’ Negara. Presiden
RI berkuasa memutuskan penyediaan, peruntukan, dan
penggunaan tanah untuk kepentingan tentara, setelah
mendapatkan pertimbangan dan masukan dari Menteri
Pertanahan, dhi. saat ini Kepala Badan Pertanahan Nasional,
untuk menertibkan administrasi pertanahan tanah-tanah

15 Herman Soeangobeng, “Catatan Ringkas Tentang Tanah
Tentara: Suatu tinjauan kesejarahan dan kemungkinan penegakkannya
di Indonesia”, Masukkan ide untuk Kepala Badan Pertanahan Nasional/
BPN RI, Agustus 2011, Jakarta: Tanpa penerbit, 2011.