Page 120 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 93

serta pelanggaran pidana yang diatur dalam Hukum Pidana
Belanda (Wetboek van Strafrecht-WvS) serta hubungan
perdagangan yang diatur dalam Hukum Dagang Belanda
(Wetbook van Koophandel).
Pejabat yang menjabat jabatan Notaris, digolongkan
sebagai pejabat Negara yang tidak digaji dari Kas Negara
sehingga berhak mendapatkan honorarium untuk upah
kerjanya. Maka dalam sistim Hukum Tata Pemerintahan
dan Ketatanegaraan Hindia Belanda, pejabat Notaris,
digolongkan menjadi pejabat ‘onbezoldigde overheids ambtenaar’;
sedangkan pejabat Negara lainnya yang gajinya dibayar
dari Kas Negara, disebut ‘bezoldigde overheidsambtenar’ .
19
Adapun Advokat, tidak digolongkan sebagai pejabat Negara,
melainkan sebagai orang yang melakukan pekerjaan
sendiri (beroep) sesuai dengan keahliannya di bidang hukum,
untuk beracara dalam sidang pengadilan negeri (landraad).
Maka peraturan hukum dan perundang-undangan yang
digunakan serta dipertahankan Notaris maupun Advokat,
adalah hukum Negara Hindia Belanda yaitu BW/KUHPInd.,
WvS, WvK (Wetboek van Koophandel-Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang), termasuk Hukum Tata Negara dan Tata
Pemerintahan Hindia Belanda, serta semua peraturan hukum
lainnya yang disahkan pemerintah Hindia Belanda. Adapun
Hukum Adatnya golongan penduduk Bumiputra, sama sekali
tidak menjadi kewajiban hukum Notaris maupun Advokat
untuk menegakkan ataupun mempertahankannya. Dengan
lain perkataan, golongan penduduk Bumiputra dan Hukum
Adatnya, dikucilkan dari tugas dan kewenangan hukum
Notaris serta Advokat.
Dengan demikian, setelah berlakunya S.1860 No. 3
bagi pembentukan lembaga Notaris, maka pembuatan bukti
perjanjian-perjanjian hukum atas tanah yang surat buktinya
disebut ‘acte’ (akta), diserahkan sepenuhnya kepada Notaris.

19 R. Kranenburg, Inleiding in het Nederlandsch Administratief recht,
Haarlem: Tjeenk Willink, 1941.