Page 125 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

98 Herman Soesangobeng

Notaris pun tetap melanjutkan kesalahan dari masa Hindia
Belanda bahkan penipuan cara membuat akta perjanjian atas
tanah juga sering terjadi.

5.2. Kesalahan praktek kerja notaris di masa Hindia Belanda:
Kesalahan dan kekeliruan praktek kerja Notaris, sudah
terjadi sejak masa Hindia Belanda. Lembaga dan pejabat
Notaris yang dibentuk Belanda, semula hanya untuk melayani
kepentingan pembuatan surat bukti perbuatan hukum perdata
oleh dan di antara sesama orang warga Negara Belanda di
Indonesia, ternyata dilaksanakan secara tidak taat asas.
Karena Notaris, utamanya mereka yang tidak berpendidikan
hukum di Negeri Belanda, melaksanakannya juga terhadap
orang-orang Eropah bukan warga Negara Belanda, maupun
Timur Asing, bahkan terhadap orang Bumiputra. Selain itu,
Notaris yang tidak berpendidikan hukum di Belanda pun,
tidak mengerti cara menerapkan tugas pekerjaan Notaris
dalam sistim politik hukum Belanda di Hindia Belanda
yang mengadakan pemisahan hukum terhadap tiga golongan
penduduk yang tunduk pada hukum perdata Belanda (BW/
KUHPInd.), sedangkan golongan penduduk Bumiputra tidak
tunduk pada hukum BW/KUHPInd. sebagai undang-undang.
Kesalahan itu bahkan menimbulkan kekacauan
hukum, setelah diberlakukannya politik hukum ‘persamaan
kedudukan’ (gelijkgestelde politiek) dan politik pernyataan
‘penundukkan diri’ (toepasselijk verklaring) dari penduduk
Bumiputra terhadap hukum perdata Belanda (BW/
KUHPInd.) atau terhadap perbuatan-perbuatan hukum
tertentu saja yang diatur oleh hukum perdata Belanda.
Para Notaris di Hindia Belanda, tidak paham syarat dan
makna tujuan sebenarnya dari kedua politik hukum itu
bilamana diberlakukan terhadap golongan penduduk Eropah
bukan warga Negara Belanda, maupun Timur Asing, apalagi
terhadap golongan penduduk Bumiputra.

Jakarta: tanpa penerbit, 1980.