Page 122 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 95

sah (gerechtelijk eigenar), melainkan hanya menjadi pemegang
‘hak milik anggapan’ (vermoedelijk recht van eigendom) atas
tanahnya.
Maka setiap perjanjian jual beli ataupun perjanjian lain
yang bersifat peralihan hak serta penyerahan tanah yang
dibuat Notaris, bagi penduduk Bumiputra dengan orang
Belanda, Eropah maupun Timur Asing, adalah batal demi
hukum (van rechtswege nieteg) karena melanggar ketentuan
‘larangan pengasingan tanah’ (Grondvervreemdingsverbod-S.
1875 No.179). Namun pejabat Notaris di Hindia Belanda,
sering melanggar kekentuan-ketentuan jabatan Notaris,
karena keawaman mereka terhadap filosofi dasar dan ajaran
hukum Notaris. Kekeliruan penegakkan hukum dalam
pelaksanaan tugas pejabat Notaris itu, dapat dibaca lebih
lanjut pada tulisan penulis berjudul: “Pemastian Kedudukan
Hukum PPAT: Masukkan untuk Kepala BPN-RI” 21

5.1. Nasihat dan kritik Ter Haar:
Menyadari akan situasi sosial serta politik hukum
dengan paradigma pemerintah Belanda yang awam terhadap
Hukum Pertanahan Adat, disertai cara berpikir dan logika
hukum orang Bumiputra, maka Ter Haar mengingatkan
pemerintah Hindia Belanda untuk bersikap hati-hati dalam
memperkenalkan dua lembaga hukum tersebut yaitu Notaris
dan Advokat ke dalam situasi kehidupan hukum adat
penduduk Bumiputra. Tujuan dari nasihat dan kritik Ter Haar,
adalah untuk mengingatkan pejabat maupun pemerintah
Belanda agar dalam menerapkan serta menegakkan
peraturan hukum pertanahan melalui Notaris dan Advokat,
haruslah dilakukan dengan hati-hati dan tegas bahwa mereka
hanya berkewajiban terhadap perbuatan hukum maupun
penegakkan hukum atas tanah-tanah Barat serta pembelaan
hak hukum orang warga Negara Belanda ataupun Eropah dan

21 Herman Soesangobeng, “Pemastian Kedudukan Hukum PPAT:
Masukkan untuk Kepala BPN-RI”, Jakarta: tanpa penerbit, 2010.