Page 318 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 291

agraria pun harus juga memastikan kedudukan hukum hak
keperdataan atas tanah dari masing-masing pihak menurut
hukum pertanahan. Dengan lain perkataan, penanganan
dan penyelesaian sengketa pertanahan dan keagrariaan,
harus diselesiakan secara bersamaan dan sekaligus. Karena
penundaan penyelesaian salah satu aspek hukumnya,
berarti sama dengan menunda penyelesaian tuntas
sengketanya. Maka kedua masalah sengeketa pertanahan
dan keagrariaan ini, secara kiasan dapat dikatakan bagaikan
“dua sisi dari mata uang yang sama” (two sides of the same
coin). Umumnya, sengketa agraria, bersumber pada kesalahan
pemberian hak keperdataan menurut hukum pertanahan;
dan sengketa pertanahan, dipicu oleh kekacauan pelaksanaan
penggunaan hak agraria. Karena itu, penanganan serta
penyelesaian kedua masalah hukum ini, haruslah dilakukan
dengan menggunakan kedua sumber hukum tersebut.

33. Pendaftaran hak yang positif:
Pendaftaran hak sebagai bentuk hukum untuk memastikan
hak milik ‘de jure’, haruslah dibuat menjadi positif. Hal itu
merupakan konsekwensi logis dari sifat hak ‘de jure’ yang
mengharuskan adanya kepastian pasti perlindungan hukum
oleh Negara atas hak milik terdaftar, seperti dijelaskan dalam
Bb. VII, uraian angka 9 halaman 213-215. Dasar pemikiran
bagi pendaftaran positif itu adalah pada apa yang disebut
‘akar hak’ (root of the title). Akar hak keperdataan untuk
memiliki tanah dengan hak milik, adalah pada kedudukan
hukum sebagai WNI. Maka perubahan dari kedudukan hak
‘de facto in abstracto’ (hak milik anggapan) menjadi ‘de facto in
concreto’ (hak milik nyata) dan menjadi hak ‘de jure’
(hak milik hukum), tidaklah membutuhkan pembuktian
alat hukum lain bagi perubahan hak kepemilikan, melainkan
hanya meneguhkan proses pertumbuhan hak milik dari
‘anggapan’ menjadi ‘nyata’ dan diteguhkan menjadi ‘hak
hukum’ (de jure); sehingga dijamin kepastian perlindungan