Page 315 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

288 Herman Soesangobeng

dan teori ‘de facto-de jure’ adalah Negara RI tidak berhak
mencabut hak milik WNI. Dengan demikian, tafsiran atas
rumusan Pasal 18 UUPA 160, tidak boleh ditafsirkan secara
yuridis dogmatis yang kaku bagi penegakkan ‘pencabutan
hak’. Tafsiran tentang ketentuan ‘pencabutan hak’ (onteigenings
recht) atas hak milik ‘eigendom’ dalam penegakkan hukum di
Hindia Belanda, maupun ‘right of exppropriation’ di Amerika
dan Australia pun, tidak dilakukan secara kaku berdasarkan
tafsiran ‘yuridis-dogmatis’.
Penegakkan norma itu baik di Hindia Belanda maupun
Amerika dan Australia, selalu dilakukan dengan pemutusan
hubungan hak keperdataan atas tanah sebagai harta milik
dengan hak kebendaan yaitu jual beli. Namun karena
pembelian itu, ada terkandung sifat perundingan yang sedikit
banyak membatasi kebebasan berkontrak, maka pembayaran
uang pembelian tanahnya disebut ‘kompensasi’ (compensation-
Ingg., schuldvergelijking-Bld.). Jadi perkataan ‘ganti rugi’,
sebagai bentuk kesalahan terjemahan istilah ‘afkoopsom’
harus pula ditidak digunakan. Karena istilah bahasa
hukum Belanda untuk ‘ganti rugi’ adalah ‘schadeloosstelling’
8
dan tidak digunakan dalam ‘pemutusan hubungan hak
keperdataan’ atas pemilikan hak ‘eigendom’. Karena itu, ketika
pemerintah Belanda menghapus lembaga tanah partikelir
(particulierlanderijen), tidak dilakukan dengan menggunakan
lembaga ‘pencabutan hak’ (onteigeningsrecht) melainkan
melalui lembaga ‘jual beli’ (koop en verkoop institutie). Maka
seharusnya Negara RI pun jangan menegakkan ketentuan.
Pasal 18 UU No. 5/1960 secara kaku dengan tafsiran yuridis
dogmatis. Tetapi gunakanlah lembaga pembelian tanah
dengan pembayaran harga ‘pembelian’ terhadap WNI yang
tanahnya diperlukan baik untuk kepentingan umum maupun
usaha swasta. Dasar hukumnya adalah karena Negara RI,

8 Cf. Maasen, C.C.J. en A.P.G. Hens, Agrarische Regelingen voor he
Gouvernementgebied van Java en Madoera, Deel I., Batavia: Drukk. Ruygrok
& Co., 1934, hlmn. 591-594.