Page 310 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 283

hak pakai adat dari hak perorangan menjadi hak kebendaan
lewat keputusan hakim perdata pada pengadilan negeri
atau peradilan umum. Untuk Indonesia, perubahan status
hak agraria dari ‘hak perorangan’ (persoonlijk recht) menjadi
hak yang bersatus hukum dengan sifat ‘kebendaan’ (zakelijk
recht), dilakukan melalui UU No. 5/1960, Pasal 16 huruf b
dan c, dengan nama ‘Hak Guna Usaha’ (HGU) dan ‘hak
guna Bangunan’ (HGB), disertai rincian kekuasaan maupun
kewenangan hukum yang dirinci dalam pasal-pasal 28-40.
Akan tetapi kedua hak baru yang bersumber pada filosofi
hukum perdata BW/KUHPInd. yaitu HGU dan HGB,
harus diganti dengan hak yang bersumber pada hukum
pertanahan adat Indonesia yaitu Hak Pakai. Karena HGU
dan HGB adalah hak ‘erfpacht’ dan ‘recht van opstal’ yang
menggunakan kata bahasa Indonesia, akan tetapi hakekat
makna dan isi filosofi dan teorinya, adalah hukum agraria
Hindia Belanda yang bersumber pada BW/KUHPInd. Sumber
hukum agraria itu sudah dicabut oleh UU No. 5/1960, karena
itu setiap hak yang bersumber pada dasar hukum agraria
Belanda itupun sebenarnya sudah tidak memiliki kekuatan
hukum berlakunya.
26. Perjanjian kerja:
Karena tujuan perjanjian agraria, adalah untuk
mengerjakan tanah dan mengambil hasilnya, maka dalam
perjanjian ini diperlukan adanya perjanjian kerja. Perjanjian
kerja adalah kesepakatan antara pemegang hak atas tanah
dengan orang yang akan mengerjakan tanah, disertai
persetujuan upah kerja dengan syarat pembayaran tertentu.
Maka orang yang mengerjakan tanah, adalah pekerja, bukan
penggarap (bewerker) dengan ‘hak garap’ (bewerkers recht),
seperti pada masa kolonial Belanda. Hak garap dan penggarap
tanah, hanya terjadi di antara pemilik tanah dengan
pekerja yang bukan pemilik tanah. Orang Bumiputra pada
masa kolonial Belanda, disebut ‘penggarap’ (bewerkers) tanah,