Page 312 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 285

pembuat akta perjanjian tanah, harus dilakukan oleh pejabat
PPAT profesional.
Alat bukti untuk hubungan keagrariaan berupa sewa
tanah (grondhuur), dibedakan antara hubungan sewa yang
sudah dijadikan hak kebendaan (zakelijk recht), dan hubungan
sewa yang masih merupakan hak perorangan (persoonlijk
recht). Hak sewa yang sudah dibendakan itu adalah hak ‘guna
usaha’ (HGU) dan ‘hak guna bagunan’ (HGB) dan ‘hak
pakai’ (HP). Alat bukti perjanjian untuk ketiga hak ini,
dibuktikan dengan akta tanah PPAT. Sementara alat bukti
bagi hubungan sewa, dibuktikan dengan surat perjanjian
yang diberikan oleh masing-masing pejabat administrasi
Negara dari Departemen atau Kementerian terkait. Dengan
demikian, penegakkan teori ‘de facto-de jure’ ini adalah untuk
mempertegas sifat berlakunya Pasal 19 UUPA 1960, dan
PP No. 24/1997 tentang PPAT dalam pembuatan semua
jenis akta perjanjian, dalam hal ini perolehan dan peralihan
hak atas tanah tanah sebagai benda tetap dilakukan; akan
tetapi penyerahan tanahnya, oleh Kepala Kantor Pertanahan
melalui pencoretan dan penggantian nama pemilik dalam
Buku Tanah.
28. Perolehan tanah dari WNI:
Berlakunya teori ‘de facto-de jure’, menyebabkan semua
perolehan tanah dari WNI oleh Negara ataupun pengusaha
swasta, baik untuk kepentingan umum maupun usaha swasta
ataupun investasi modal, harus dilakukan melalui lembaga
pembelian tanah. Hubungan perolehan tanah melalui
lembaga jual beli, adalah karena lembaga ini merupakan
salah satu ‘alasan sah’ (rechtstitel) bagi pemutusan hubungan
keperdataan atas tanah miliknya WNI sebagai pemilik tanah
sebenarnya.
Ketentuan ini, merupakan perwujudan nyata dari
penghapusan teori ‘eigendom’ BW oleh VOC sejak 1620, yang
dilanjutkan pada 1800 oleh Heeren XVII, kemudian pada