Page 308 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 281

tanah untuk dinikmatinya. Perjanjian ini, bisa dilakukan,
baik di antara mereka yang menguasai dan menduduki atau
mengerjakan tanah, maupun di antara pemilik tanaman keras
dengan pemilik tanah, yang dalam hukum adat dikenal dengan
istilah ‘numpang tanaman’ ataupun ‘numpang tinggal’ di atas
tanah milik orang lain. Maka hak yang diperolehnya adalah
‘hak pakai’ untuk menikmati hasil, yang dalam hukum adat
disebut (genootsrecht). Perjanjian demikian ini, dalam hukum
adat disebut ‘perjanjian yang ada hubungannya dengan
tanah’ (transkaties waarbij grond betrokken is), yang melahirkan
‘hak perorangan’ (persoonlijk recht) atas tanah. Jadi semua
hubungan untuk menggunakan, memanfaatkan dengan
tujuan mendapatkan hasil yang bisa dinikmati orang, adalah
hak dalam hubungan agraria, yang bentuk hukumnya disebut
‘persewaan tanah’.
25. Hak agraria yang dibendakan:
Untuk memenuhi kebutuhan pemakaian tanah dalam
hubungan perdagangan dan dunia usaha dengan penanaman
modal besar, hukum perdata Belanda (BW/KUHPInd.)
memungkinkan hak perorangan agraria (persoonlijk agrarisch
rechten) dijadikan hak kebendaan (zakelijk recht). Dua hak
agraria BW/KUHPInd. yaitu ‘erfpacht’ dan ‘recht van opstal’
diubah melalui keputusan hakim pengadilan negeri menjadi
hak kebendaan. Keputusan perubahan itu diperlukan, karena
asas dan ajaran hukum perdata BW/KUHPInd. mengajarkan
dua syarat dasar untuk jaminin agunan keamanan kredit
modal usaha dari Bank. Kedua syarat itu adalah pertama,
hanya benda dengan hak kebendaan yang dapat dijaminkan;
dan kedua, hak kebendaan itu harus dibuktikan dengan
‘akta’ (acte) hak yang dicatat dalam daftar umum (publiek
register) sehingga mendapatkan kekuatan hukum jaminan
dari Negara. Untuk memenuhi dua persyaratan hukum itulah
yang dijadikan dasar merubah dua hak perorangan agraria
tersebut menjadi hak kebendaan, sehingga dapat digunakan