Page 304 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 277

‘perjanjian tanah’ berupa kesepakatan kontrak perikatan
hukum (verbintenis); sedangkan, perbuatan hukum atas
tanah sebagai benda bergerak atau tidak tetap, dilakukan
berdasarkan kesepakatan (overeenkmosten), dalam hal ini
bentuk hukumnya berupa ‘perjanjian yang ada hubungannya
dengan tanah’. Bentuk perjanjian ini disebut juga perjanjian
agraria, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan tenaga
kerja, hasil panen, ataupun uang melalui hubungan gadai
tanah.

21. Jual beli tanah hanya oleh dan di antara pemilik tanah
yaitu WNI:
Konsekwensi hukum dari filosofi, asas, ajaran,
dan teori Hukum Pertanahan Adat mengenai perbuatan
hukum yang sudah diterjemahkan untuk dilembagakan
kembali melalui teori ‘de facto-de jure’, adalah bahwa hubungan
perbuatan hukum ‘perjanjian tanah’, hanya boleh dilakukan
oleh dan di antara para pemilik tanah, baik pemilik ‘de facto’
maupun ‘de jure’. Maka jual beli tanah, hanya sah berlaku
di antara sesama WNI, karena mereka adalah pemilik
tanah sebenarnya. Hubungan perolehan hak dan pemutusan
hubungan keperdataan berupa ‘hak jual beli hanya di
antara pemilik tanah’ ini, merupakan asas dan ajaran hukum
adat yang telah dilembagakan kembali (reinstitutionalized and
doubleinstituitonalized) oleh UUPA 1960 dalam Pasal 21 ayat
1.
Maka jual beli di antara WNI dengan orang asing atau
WNA, tidak dibenarkan karena melanggar hukum, sehingga
perbuatan hukumnya otomatis batal demi hukum (nietig
eo ipso), dan tidak mempunyai akibat hukum apapun baik
atas tanah maupun terhadap WNI pemilik tanah. Dengan
ketentuan ini, maka tertutup kemungkinan terjadinya
perjanjian ‘kedok’ (strooman) yang marak terjadi pada masa
kolonial Belanda, dan kini ada Notaris yang melakukannya
dalam bentuk perjanjian ‘nominee’. Demikian juga, penjualan