Page 302 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 275

dan pemanfaatan tanahnya. Maka administrasi hak agraria,
menjadi kewenangan koordinasi Departemen Dalam Negeri,
terhadap Kementerian dan Departemen lainnya seperti
Kementerian Kehutanan, Kelautan, Pertambangan, Pertanian,
Perkebunan, Pekerjaan Umum, dan sebagainya. Artinya,
penetaan semua lembaga yang bekerja dalam pengelolaan
serta pemberdayaan tanah agar bisa mendatangkan manfaat
yang hasilnya dinikmati WNI, merupakan penataan
administrasi keagrariaan dengan hak agrarianya.
Penataan administrasi dan pelaksanaan penegakkan
hak agrarian itu, harus taat asas dan tidak boleh bertentangan
dengan filosofi, asas, ajaran, dan teori hukum pertanahan.
Dengan demikian, Dengan demikian, hak keperdataan WNI
sebagai pemilik tanah sebenarnya, harus dihormati dan
tidak boleh dilanggar. Jadi tidak boleh ada larangan dari
Departemen mana pun, yang bersifat melarang WNI untuk
mendaftarkan hak ‘de facto in concreto’-nya menjadi hak ‘de
jure’, dalam wilayah yurisdiksi hukum atau territorial Negara
RI. Larangan, penolakkan ataupun tindakan menghalang-
halangi oleh pejabat Negara maupun Departemen atau
Kementerian, terhadap WNI mendaftarkan hak ‘de jure’-nya,
adalah pelanggaran Hak Asasi WNI (HAWNI) dan sekaligus
juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

20. Alasan sah (rechts titel) untuk perbuatan hukum atas
tanah:
Alasan sah menurut Undang-Undang (rechtstitel) bagi
perolehan, penyerahan tanah maupun pengalihan hak atas
tanah, terdiri atas perbuatan maupun peristiwa hukum
berikut: a. Warisan, b. Jual beli, c. Pertukaran, d. Wakaf, e.
Hibah, f. Persewaan, g. Peminjaman, h. Gadai, i. Menumpang
tinggal maupun tanam pohon, dan j. Pemakaian. Sepuluh
jenis perbuatan dan peristiwa hukum ini adalah perbuatan
yang dibenarkan oleh hukum berdasarkan Undang-Undang
Pertanahan, maka dapat disebut sebagai ‘alasan sah’ menurut