Page 297 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

270 Herman Soesangobeng

‘pembebanan tanah’ (grond bezwaard) oleh hak-hak hukum
adat orang Bumiputra. Dengan demikian, tanah milik
Negara yang tidak bebas (onvrij landsdomein) itu, dibebaskan
menjadi tanah milik Negara bebas (vrij landsdomein). Setelah
itu orang Bumiputra, berkewajiban hukum menyerahkan
tanah milik Negara bebas (vrij landsdomein) itu, kembali
sepenuhnya ke dalam kekuasaan Negara Hindia Belanda,
melalui lembaga hukum yang disebut ‘serah-lepas’ (prijsgeving)
dan diterjemahkan menjadi ‘pelepasan hak’. Jadi lembaga
agraria kolonial Belanda ‘pembebasan tanah’, ‘ganti rugi’ dan
‘pelepasan hak’ itu harus dihapus penggunaannya terhadap
WNI.
Karena itu, bilamana Negara atau Pemerintah serta
pejabat Negara RI, masih menggunakan istilah bahasa hukum
‘penjarahan’ atau ‘penyerobotan’ tanah milik Negara terhadap
WNI yang menduduk tanah dalam wilayah Indonesia, berarti
orang, pejabat pemerintah itu masih menggunakan dan
patuh sepenuhnya dalam melaksanakan teori kepemilikan
‘eigendom’ serta ‘domeinverklaring’ kolonial Belanda. Jadi
setelah Indonesia merdeka dan berdirinya Negara RI dalam
hal ini semua orang yang dahulu digolongkan sebagai
penduduk Bumiputra, berubah status hukum menjadi
WNI, penggunaan konsep ‘penjarahan’ atau ‘penyerobotan’
tanah itu adalah melanggar HAWNI dan HAM.

16. Penerjemahan kembali jenis-jenis hak atas tanah:
Berdasarkan penjelasan teori dan filosofi hukum
pertanahan adat tentang pertumbuhan hak atas tanah, dapat
disimpulkan bahwa hak atas tanah yang seharusnya dijamin
dalam hukum pertanahan nasional Indonesia adalah hanya
dua hak yaitu hak milik dan hak pakai. Kedua jenis hak atas
tanah ini merupakan hak keperdataan atas tanah sebagai
benda tetap. Karena kedua hak ini, sudah merupakan hak
tetap yang kuat serta penuh dalam proses pertumbuhannya
terhadap pengaruh kekuasaan masyarakat hukum. Jadi