Page 294 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 267

kepentingan umum, dapat diberikan dengan hak pakai
abadi atau selama masih digunakan sesuai dengan
peruntukan penggunaannya. Contoh dari lembaga pemberian
tanah masyarakat hukum untuk digunakan dengan hak pakai
abadi itu, dalam hukum adat Minangkabau disebut ‘ganggam
bauntuak’. Dengan demikian, dalam konteks bernegara, tanah
masyarakat hukum itu dapat digunakan Negara untuk
kepentingan umum dan pelayanan publik Negara, tanpa
harus membayar ‘recognitie’; namun, diperlukan adanya
proses pemutusan hubungan keperdataan atas hak kekuasaan
masyarakat sekalipun hanya bersifat sementara. Pemutusan
hubungan keperdataan itu, perlu dilakukan menurut cara
ritual adat setempat, sehingga mewakili penyelesaian bentuk
penyerahan tanah dan peralihan haknya masyarakat kepada
Negara untuk dipakai bagi kepentingan umum dan pelayanan
publik, termasuk untuk pertanahan dan keamanan Bangsa
dan Negara.

13. Keberadaan masyarakat hukum adat, tidak perlu
dibuktikan:
Logika dan paradigma HMDN Pasal 33 UUD 1945,
dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
menyebabkan keberadaannya itu tidak perlu dibuktikan lagi.
Dengan demikian pernyataan berlakunya hukum ‘hukum adat’
sepanjang secara nyata masih ada, sudah tidak diperlukan lagi
seperti yang diatur dalam PMNA 5/1999 tentang pengaturan
‘hak ulayat’. Jadi paradigma dan logika hukum baru setelah
hapusnya teori ‘eigendom’ dan ‘domeinverklaring’, adalah bahwa
‘masyarakat hukum adat’ termasuk lembaga hak atas tanah
dan peraturan hukumnya, tetap ada dan harus dihormati.
Jadi masalahnya, bukan untuk menjawab masih ada atau
tidak ada lagi masrakat hukum adat, baru hukum adatnya
diakui, melainkian pada cara menangani keberadaan tersebut
untuk dibawa ke dalam pengaruh Hukum Nasional RI.