Page 295 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

268 Herman Soesangobeng

14. Hapus konsep ‘hak ulayat Nasional’:
Konsep hukum adat ‘hak ulayat’ Mnangkabau yang dalam
UU No. 5/1960 diterjemahkan sebagai telah ditingkatkan
menjadi ‘ulayat nasional’ , pun harus dihapus. Karena
3
‘hak ulayat’ yang bersifat lokal kedaerahan dalam sistim
hukum adat keibuan (matriarchaat) itu, tidak bisa dan tidak
boleh ditingkatkan menjadi lembaga hukum Nasional RI
sehingga menjadi berlaku juga terhadap semua daerah hukum
adat di Indonesia yang menganut sistim hukum kebapaan
(patriarchaat) dan ibu-bapak (double unilateral atau parentaal).
Maka perlu diganti dengan istilah bahasa hukum adat
yang dipahami dalam semua sistim hukum adat di Indonesia
yaitu ‘hak adat’ atau ‘tanah adat’.
15. Hapus konsep dan lembaga penjarahan tanah (grond
depossedering):
Berdasarkan teori ‘de facto-de jure’, dan kedudukan
hukum Negara RI yang secara konstitusional bukan pemilik
tanah, maka penguasaan dan pendudukan tanah oleh
WNI, bukanlah penjarahan atau penyerobotan tanah (grond
depossidering) sehingga disebut pemukim liar (wilde occupant),
melainkan untuk membuktikan hak hukumnya menjadi
‘pemilik nyata’ (de facto in concreto) atas tanah miliknya sendiri
yang sudah dimilikinya berdasarkan hukum secara ‘anggapan
yang abstrak’ (de facto in abstracto). Konsepsi dan lembaga
hukum penjarahan atau penyerobotan (deposedering) tanah
milik orang lain itu, hanya berlaku dalam sistim Negara
berkedudukan hukum sebagai pemilik tanah tertinggi,
seperti halnya pada masa Hindia Belanda berdasarkan teori
‘domeinverklaring’.
Maka pada masa kolonial Belanda, penduduk orang
Indonesia Bumiputra, sebenarnya adalah penjarah atau
penyerobot tanah milik Negara dan disebut pemukim liar
(wilde occupant) atas tanah milik Negara Hindia Belanda.

3 Lihat rumusan Penjelasan Umum UU No. 5/1960 Bagian II (1).