Page 300 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 273

Karena hak pakai adalah hak agraria yang bisa
diperoleh melalui hubungan hukum perjanjian, maka bentuk
hubungan perolehannya disebut hubungan ‘persewaan’ dan
nama haknya adalah ‘hak sewa’, yang ditentukan batas waktu
penggunaan dan pemanfaatannya. Dengan demikian secara
umum, hak pakai itu dibedakan antara hak pakai dengan
batas waktu penggunaan serta pemanfaatannya, ataupun
tanpa berbatas waktu, yaitu bisa selama masih digunakan
sesuai dengan peruntukannya. Pemberian batas waktu
yang cukup lama terhadap hak pakai, adalah untuk merubah
status hukum hak agraria yang bersifat perorangan
itu menjadi hak kebendaan selama digunakan, sehingga bisa
dijadikan agunan perolehan modal usaha.
18. Tanah Negara dikuasai dengan Hak Kepunyaan, bukan
hak milik:
Konsekwensi hukum dari teori ‘de facto-de jure’ dengan
kedudukan hukum Negara RI sebagai penguasa tertinggi
pemegang ‘hak menguasai negara’, adalah penggunaan istilah
‘tanah negara’ tidak boleh diartikan serta diperlakukan sama
dengan tanah ‘milik negara’. Istilah ‘tanah Negara’ itu haruslah
diartikan sama dengan hak ‘Kepunyaan Negara’. Kedudukan
hukum dari Negara RI sebagai ‘empunya’ atau ‘tuan’-nya
tanah, dengan kekuasaan serta kewenangan bertindak
menjadi pemegang hak ‘kepunyaan’, adalah terjemahan yang
logis dan menjadi paradigma logis bagi penegakkan norma
dasar konstitusional Pasal 33 UUD 1945. Norma mana,
juga sudah diterjemahkan dengan tepat menjadi rincian
kekuasaan dan kewenangan fungsi serta peranan Negara
dalam Pasal 2 UUPA 1960.
Dengan demikian, paradigma dan teori ‘woeste grond’-
nya Nols Trenite untuk memberlakukan ajaran serta teori
‘domeinverklaring’ di luar Jawa-Madura pun menjadi hapus
dan tidak berlaku. Maka dampak teori Nols Trenite
yang ditanamkan kepada para pamong praja Hindia Belanda