Page 317 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

290 Herman Soesangobeng

32. Penanganan dan penyelesaian sengketa:
Untuk penanganan dan penyelesaian sengketa, dibedakan
antara sengketa pertanahan dan keagrariaan atau agraria.
Perbedaan arti dari dua isu hukum pertanahan ini, tampak
dari pengertiannya sebagaimana dirumuskan berikut ini:
a. sengketa peratanahan, adalah perbedaan pendapat
yang menyebabkan timbulnya pertengkaran mengenai
kedudukan serta kekuatan hukum hak keperdataan
orang atas tanah. Singkatnya, objek sengketa pertanahan,
adalah pada soal kedudukan hukum hak keperdataan
orang; sedangkan
b. sengketa agraria, adalah perbedaan pendapat yang
menyebabkan timbulnya pertengkaran terhadap hak
serta kewenangan menguasai dan mengelola tanah untuk
mendapatkan hasil yang akan dinikmati. Singkatnya,
objek sengketa agraria adalah soal pengelolaan dan
pemanfaatan tanah, agar dapat memberikan hasil untuk
dinikmati.
Perbedaan ini penting dipahami, karena menyangkut juga
kewenangan lembaga maupun pejabat Negara yang berwenang
menyelesaikan sengketa pertanahan dan keagrariaan. Adapun
lembaga dan pejabat Negara yang berwenang menyelesaikan
sengketa pertanahan adalah Hakim Perdata pada Pengadilan
Negeri atau Peradilan Umum. Karena menyangkut kedudukan
hukum hak keperdataan orang atas tanahnya. Sedangkan
pejabat dan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa
agraria, adalah pejabat administrasi dalam lembaga Negara
yang memberikan keputusan pemberian hak agraria untuk
mengolah dan memanfaatkan penggunaan tanah agar bisa
menghasilkan hasil yang bisa dinikmati orang.
Umumnya, sengketa pertanahan selalu berkaitan erat
dengan sengketa agraria. Sebab pertengkaran soal penggunaan
untuk mengambil manfaat tanah, senantiasa juga menyangkut
persoalan kedudukan hak keperdataan orang sebagai para
pihak yang bersengketa. Maka upaya penyelesaian sengketa