Page 322 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 322

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum ....     295


                    besluit’, ‘particulier acte van eigendom’, dan sebagainya; termasuk
                    keputusan pemberian hak ‘bengkok’, ‘gogol’, dan sebagainya itu,
                    hanya merupakan alat ‘bukti petunjuk’ (verwijzen) tentang
                    adanya hubungan  hukum  yang pernah ada,  namun  tidak
                    memiliki kekuatan   mengikat   (niet   binden).   Jadi   pejabat
                    penegakkan hukum  pertanahan  dan  agraria   Indonesia,
                    tidak  perlu  terikat  untuk  menggunakan alat-alat bukti hak
                    itu sebagai bukti hak yang kuat, namun harus memberikan
                    tafsiran baru secara kontemporer  dengan menggunakan
                    teori ‘de facto-de jure’ bagi penegakkan hukum terhadap rakyat
                    Indonesia sebagai WNI.
                       Perubahan itu adalah untuk  menyederhanakan konsep
                    serta tafsiran atas dokumen hukum lama, untuk dinilai dengan
                    menggunakan teori  ‘de  facto-de jure’ serta kedudukan  WNI
                    sebagai pemilik sebenarnya atas tanah. Hal ini diperlukan,
                    untuk mencegah dan mengakhiri perbedaan tafsir maupun
                    penggunaan alat bukti hak dan kewajiban hukum  yang
                    lama sejak masa kolonial Hindia Belanda, yang sebenarnya
                    sudah  ‘kehilangan  kekuatan hukum mengikatnya’ (ontbinden
                    bewijs  kracht),  namun  masih tetap  dipergunakan  dengan
                    menggunakan tafsiran dengan logika serta paradigma hukum
                    BW/KUHPInd. maupun praktek hukum agraria kolonial
                    Belanda, oleh pejabat hukum Negara RI  terhadap rakyat
                    Indonesia sebagai  WNI.
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327