Page 325 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

298 Herman Soesangobeng

hubungannya dengan perbuatan hukum atas tanah. Dalam
hal ini, masyarakat hukum adat dan hak-hak adatnya, harus
otomatis diakui sah sebagai pemilik tanah dengan hak milik,
karena baik warga masyarakat hukum maupun masyarakat
hukum adatnya, keberadaannya telah diakui dalam UUD
1945. Pengakuan mana menyebabkan warga masyarakat
hukum adat otomatis beralih status hukum menjadi warga
Negara Indonesia, dan kedudukan hukum masyarakat
hukum adat pun tetap diakui keberadaannya oleh UUD
1945. Maka setiap rumusan peraturan perundang-undangan
yang bersifat menyangkal atau menafikan kedudukan serta
pengakuan UUD 1945 itu, adalah inkonstitusional dan
dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau kriminal.
Karena rumusan dan tindakan hukum yang dilakukan pejabat
itu adalah bersifat melanggar hak asasi kewarganegaraan
dari warga Negara Indonesia terhadap hak kepemilikannya
atas tanah.
Maka penguasaan dan pendudukan tanah secara
sah berdasarkan hukum adat dalam lingkungan kuasa suatu
masyarakat hukum, baik oleh perorangan warga persekutuan
maupun persekutuan hukum adat, adalah otomatis karena/
demi hukum, merupakan hak milik dari pemegang hak,
sepanjang yang bersangkutan tidak kehilangan kedudukan
hukumnya sebagai warga Negara Indonesia, atau persekutuan
hukum adatnya tidak dibubarkan oleh warga persekutuan
hukum adatnya. Karena filosofi, teori, dan ajaran Hukum
Adat tentang pembentukan persekutuan hukum adat
(rechtsgemeenschappen), adalah berdasarkan ajaran keabadian
hubungan perikatan hukum yang membathin sehingga
merupakan hubungan yang bersifat magis (eeuwegheid
magische rechtsbetrekkingen ) antara orang dengan tanahnya.
1
Maka tidak seorangpun dari warga persekutuan hukum yang

1 B. Ter Haar Bzn., Beginselen en Stelsel van het Adatrecht’, Groningen-
Batavia: J.B. Wolters’ Uitgavers-Maatschappij-N.V.: 1941, hlmn. 54, 81-
83.