Page 324 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

BAB IX
STATUS HUKUM MASYARAKAT

HUKUM ADAT DAN HAK-HAK ATAS
TANAHNYA

1. Pendahuluan:
Pembahasan mengenai status hukum masyarakat hukum
adat dan hak- hak atas tanahnya, akan langsung menyangkut
juga unsur-unsur: warga masyarakat, teritorial, kekuasaan dan
kewenangannya, pejabat hukum, serta perbuatan-perbuatan
hukum atas tanah. Kelima unsur ini, dalam masyarakat adat
sebagai satu organisasi persekutuan hukum, saling terkait dan
menyatu erat bagaikan satu pribadi hukum yang berjiwa dan
memiliki harta benda material maupun immaterial, sehingga
pembahasan salah satu unsurnya akan langsung pula
menyangkut unsur lainnya. Kesatuan organisasi masyarakat
yang berjiwa dan memiliki harta kekayaan dan bertindak ke
luar maupun ke dalam sebagai satu kesatua inilah yang disebut
Van Vollenhoven ‘rechtsgemeenschappen’ (masyarakat hukum
adat). Jadi penjelasan tentang status hukumnya masyarakat
hukum adat dalam struktur kenegaraan NKRI, pun harus
memberikan penafsiran baru secara kontemporer terhadap
kelima unsur dasar terbentuknya masyarakat hukum adat
yang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terlebur
menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara NKRI.

2. Kedudukan masyarakat hukum adat dan hak-hak
tanahnya:
Karena peraturan hukum pertanahan ini langsung
mengatur masyarakat hukum adat serta hak-hak atas
tanahnya, maka perlu dijelaskan kedudukan hukum
masyarakat hukum adat serta hak-hak tanahnya dalam