Page 319 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

292 Herman Soesangobeng

Negara RI melalui pendaftaran tanah, dan diterbitkan bukti
hak hukum yang disebut ‘sertipikat hak milik’ (SHM),
sebagai hak hukum ‘de jure’.
Dengan demikian, sifat kepastiannya pun harus
diwujudkan dalam bentuk ketelitian, kecermatan, alat bukti
penguasaan, pendudukan serta perbuatan hukum peralihan
haknya serta penyerahan tanahnya. Untuk itu, petugas
pendaftaran tanah sebagai pejabat hukum, harus disiplin
seperti anjuran Brown dalam mengukur dan menjamin
10
kebenaran materiil dari setiap alat bukti yang digunakan
dalam pendaftaran hak atas tanah. Itu berarti, ketepatan
letak patok batas dan bentuk garis batas penghubung titik
patok satu dengan lainnya pun harus jelas merupakan
garis lurus, dan selisih koordinat letak patok pun harus sekecil
mungkin. Jadi logika dan paradigma hukum pendaftaran
positif dalam Hukum Pertanahan Indonesia, membebani
kewajiban uji kebenaran materiil kepada petugas ukur atau
surveyor untuk mengukur dan menghitung setepat mungkin
letak titik patok dengan bentuk garis penghubungnya;
sebab kepastian itu menunjukkan kepastian jaminan hukum
pemilikan tanah oleh pemilik ‘de jure’ .
11
Hal itu berarti pula bahwa tradisi pendaftaran pajak tanah
dengan sistim negatif Belanda, berupa pengukuran luas
berdasarkan perkiraan dan toleransi pada selisih letak titik
patok yang cukup besar sehingga diberi tanda dengan selisih
letak titik patok sekecil mungkin. Juga petugas ukur pun
memiliki tanggungjawab pidana untuk mendapatkan sanksi
pidana atas hasil ukur yang ceroboh dan tidak teliti, sehingga
menyebabkan sengketa di antara pemilik tanah. .

10 A.G. Brown, Law Relating to Land Boundaries & Surveying,
Brisbane: Association of Consulting Surveyors Queensland, 1980, hlmn.
196.
11 Cf. Gerhard Larson, Land Registration and Cadastral Systems: Toolls
for land information and management, New York: Longman Scientific &
Technical, 1991, hlmn. 73-76.