Page 321 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

294 Herman Soesangobeng

saat persetujuan jual beli dilakukan. Karena dalam perbuatan
hukum jual lepas, ajaran kejujuran dan kepastian
pemilikan tanah sangat menentukan keabsahan perbuatan
itu, agar dapat dipastikan bahwa perbuatan jual tanah
benar sudah ‘tunai’ yaitu telah dibayar lunas hubungan sakral
(magis) pemilikan tanah oleh pembeli kepada penjual. Inilah
pentingnya ajaran dari asas penyerahan tanah ‘constitutum
possessorium’ dalam jual tanah dalam hukum pertanahan adat.
Ajaran dan asas mana layak diadopsi untuk dilembagakan
kembali ke dalam Hukum Pertanahan Nasional menjadi
penyerahan tanah resmi secara hukum yang dilakukan
dihadapan Kepala Kantor Pertanahan.
Penyerahan tanah dari penjual kepada pembeli itu
sangat diperlukan, sebab tanah adalah benda tetap yang
penyerahannya harus melalui tata cara khusus dan dibuktikan
dengan sebuah akta penyerahan tanah yang dibuat oleh
Kepala Kantor Pertanahan selaku pejabat Negara pencatat
penyerahan tanah (land registrar) .
12
36. Sifat berlakunya dokumen bukti hak dan kewajiban lama
sebelum UUPA 1960:
Bagi kepentingan penegakkan hukum serta penyelesaian
sengketa maupun penataan administrasi hukum pertanahan
dan keagrariaan Nasional Indonesia, maka logika dan
paradigma penghargaan serta penggunaan semua alat bukti
hak serta kewajiban hukum lama pun, harus diubah dan
digantikan dengan ditafsirkan secara kontemporer. Alat
bukti hak dan kewajiban lama yang dimaksudkan disini,
adalah alat-alat bukti hak atas tanah dengan kewajiban
hukum dari masa Hindia Belanda baik terhadap hak- hak
Barat maupun Adat. Semua alat bukti seperti ‘notareel
acte van eigendom’, ‘verponding’, ‘vergunning van bezit’ (VB),
‘erfpacht en rechts van opstal besluit’, ‘meetbrief’, ‘grantrechten

12 Cf. Gerhard Larson, Land Registration and Cadastral Systems: Toolls
for land information and management, New York: Longman Scientific &
Technical, 1991.