Page 326 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 326
Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 299
berniat membubarkan persekutuan hukumnya.
Karena itu, kategori pernilaian keberadaan masyarakat
hukum adat menurut PMA No. 5/1999, dan rumusan
Pasal 3 maupun 5 UUPA 1960, adalah salah dan melanggar
prinsip dasar hukum adat, sebab menggunakan kategori
paradigma hukum Hindia Belanda yang ingin menghapus
hukum adat untuk diganti dengan hukum Sipil Belanda
(BW/KUHPInd.). Jadi masyarakat hukum adat harus tetap
diakui keberadaannya, sampai dapat dibuktikan bahwa
masyarakat hukum adat tertentu, telah dibubarkan oleh
warga persekutuan hukumnya. Dalam hal masyarakat
hukum adat dipindahkan ke tempat lain oleh Pemerintahan
Negara, melalui ‘bedol desa’ ke daerah transmigrasi, maka
masyarakat hukum adatnya pun berpindah ke tempat baru
bersama dengan perpindahan warga masrakatnya sebagai
penduduk.
3. Persekutuan hukum adat berbeda dengan masyarakat
Negara:
Persekutuan hukum adat itu, sangat berbeda dengan
organisasi kemasyarakatan dan politik yang disebut Negara
ataupun badan hukum korporasi. Karena badan hukum
politik Negara atau korporasi, dibentuk secara rasional
dengan alam pikiran yang oleh Ter Haar dengan meminjam
2
penjelasan Van der Leeuw, disebut ‘berjarak rasional’
(rationaale distantiel) , sedangkan masyarakat hukum adat
3
(rechtsgemeenschappen) dibentuk berdasarkan alam pikiran
‘berpartisipasi’ (het participerend denken) yang ‘non-distantiel’
4
sehingga dipandang irrasional, karena terjalin oleh ikatan
batin yang menyatu dari semua unsur pembentuk, utamannya
2 B. Ter Haar, Bzn., Beginselen en stelsel van het adatrecht, ibid.,
hlmn. 54; B. Ter Haar, De betekenis van de tegenstelling participerend-kritisch
denken en de rechtspraak naar adatrecht, Verzamelde Geschriften, Deel II, ibid.,
Amsterdam: Nieuwe Reeks, 1941, hlmn. 587.
3 B. Ter Haar, De betekenis van de tegenstelling participerend-kritisch
denken en de rechtspraak naar adatrecht, ibid., hlmn. 588.
4 B. Ter Haar, Beginselen en stelsel van het adatrecht, ibid. hlmn. 81-82.
