Page 331 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

304 Herman Soesangobeng

6. Akibat hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum
adat:
Akibat hukum dari perubahan struktur organisasi
masyarakat adat yang meleburkan diri ke dalam masyarakat
politik kenegaraan NKRI, adalah pengakuan atas keberadaan
masyarakat hukum adat dengan hak-haknya atas tanah
maupun kekuasaan mengaturnya. Kesulitannya adalah
merubah cara berpikir warga masyarakat hukum adat
yang lokal dan memandang mereka yang bukan anggota
masyarakat, sebagai orang asing yang tidak berhak menjadi
pemilik tanah. Cara pandang yang egosentris dengan lokalita
sempit itu, harus diubah menjadi terbuka untuk menerima
konsep Negara nasional dengan hukumnya, dalam hal ini
setiap WNI berhak memiliki tanah, termasuk tanah dalam
wilayah masyarakat hukum adat setempat. Demikian pula
sebaliknya, mereka dari warga masyarakat adat setempat pun
berhak memiliki tanah dimanapun di seluruh tempat dalam
wilayah Negara NKRI. Hak kepemilikan itu merupakan
akibat hukum wajar, karena teori ‘de facto-de jure’ mengajarkan
asas bahwa dengan kedudukan hukum menjadi WNI, maka
seorang WNI otomatis karena hukum menjadi ‘pemilik
tanah’ sebenarnya atas tanah dalam wilayah Negara NKRI .
7. Masalah pengakuan masyarakat hukum adat:
Kesulitannya untuk Indonesia, adalah pada masalah
pengakuan dan perlakuan atas keberadaan masyarakat
hukum adat dengan semua jenis haknya atas tanah; terutama,
setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) sebagai sebuah Negara Nasional. Perubahan itu,
menyebabkan timbulnya aspirasi untuk membentuk hukum
nasional yang berlaku terhadap semua WNI sebagai hukum
positif dalam wilayah teritorial Negara Republik Indonesia.
Untuk memberikan landasan teori bagi perubahan sifat hukum
adat yang lokal dengan semua keragaman rumusan serta cara
penegakkannya, dikembangkan teori ‘de facto-de jure’ dengan