Page 335 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

308 Herman Soesangobeng

yaitu hanya untuk hak agraria dengan kewajiban membayar
bagi hasil yang Van Vollenhoven menyebutnya ‘retributie’.
Sedangkan terhadap warga masyarakat hukum sendiri,
kewajibanmembayar ‘recognitie’ atau ‘retributie’ itu, hanya
kadang-kadang saja diberlakukan yaitu bilamana tanah
masyarakat hukum digunakan untuk kepentingan dagang,
sehingga bisa merugikan haknya warga masyarakat hukum
adat lainnya. Jadi kewajiban pembayaran ‘recognitie’ sebagai
bentuk pengakuan dan penghargaan atas kekuasaan masyarakat
hukum atas tanah itu, hanya diberlakukan terhadap orang
asing bagi perolehan hak agraria saja, sebab mereka tidak
boleh menjadi pemilik tanah yang dikuasai masyarakat
hukum adat. Jadi kekeliruan penggunaan lembaga hukum
pertanahan adat ‘recognitie’ itu, adalah karena diperlakukan
terhadap WNI dan atas semua jenis hak termasuk hak
milik, sehingga Negara RI diperlakukan sebagai pemilik tanah
tertinggi sesuai dengan teori ‘domeinverklaring’. Penggunaan
lembaga ‘recognitie’ seperti itu, bertentangan dengan filosofi
perubahan struktur serta organsasi masyarakat hukum yang
sudah berubah menjadi satu kesatuan masrakat politik dalam
NKRI. Karena itu, seharusnya lembaga ‘recognitie’ yang keliru
diterjemahkan menjadi pembayaran ‘uang pemasukan’ itu,
tidak diberlakukan terhadap WNI.

10. Strategi ‘membawa ke dalam pengaruh hukum nasional’:
Sehubungan dengan perubahan struktur sosial dan
bentuk organisasi masyarakat dari masyarakat adat
tradisional menjadi kesatuan Negara nasional dengan filosofi
Pancasila, maka perlu disepakati strategi penyatuan untuk
membawa keragaman organisasi masyarakat dengan hak-
hak tanahnya ke dalam pengaruh sistim hukum NKRI.
Strategi ‘membawa ke dalam pengaruh sistim hukum nasional
Negara’ itu dilakukan di Australia, dalam perubahan sistim
hak yang lama di bawah ‘Crown land title’ ke dalam pengaruh
hukum pertanahan nasional baru dengan sistim pendaftaran