Page 338 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 311

tanahnya dilanggar oleh penguasa Negara dan Pemerintah,
bahkan Pengusaha pemakai tanah milik WNI sebagai rakyat
Indonesia. Filosofi penggantian melalui lembaga ‘konversi’,
adalah menggantikan semua jenis hak-hak lama menjadi hak-
hak baru yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dengan
demikian, model ‘konversi’ itu terkesan merombak total asas-
asas dasar serta filosofi pemahaman konsep hukum hak
lama, menjadi filosofi, asas dan ajaran hak baru yang masih
asing dalam konteks pemahaman masyarakat. sebagai rakyat
Indonesia.
Sebaliknya dengan metode ‘membawa’ ke dalam
pengaruh hukum positif Negara, akan menyebabkan
lembaga hukum adat tidak dicabut dari akar budayanya.
Dengan metode ini, filosofi, asas dan ajaran hukum adat
yang sangat dijiwai masyarakat, karena sesuai dengan alam
pikiran filosofi hukum rakyat sehingga mencerminkan rasa
keadilannya, tetap dipertahankan sekalipun diberi tafsiran
baru yang kontemporer. Maka penegakkan hukumnya
pun bisa lebih cepat dipahami masyarakat, karena tidak
terlalu asing dalam alam pikiran hukum masyarakat, sehingga
perlawanan yang bisa berkembang menjadi pertengkaran dan
sengketa pun, dapat diatasi dan diselesai secara lebih beradab
dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat sebagai rakyat.
Jadi pembedaan satuan analisa itu diperlukan, karena sifat
dan cara penanganan untuk membawa masyarakat hukum adat
dengan hak-hak adat atas tanahnya kedalam pengaruh sistim
hukum nasional NKRI, akan berbeda-beda penanganannya.
Maka penanganan terhadap kesatuan masyarakat hukum
adat, sebagai organisasi kekuasaan masyarakat berupa
persekutuan hukum adat (rechtsgemeenschappen), berbeda
pemahaman penanganannya dengan kesatuan individu-
individu yang menjadi penduduk pendukung persekutuan
hukumnya (bevolkings groep), dan ragam jenis hak serta norma
hukum atas tanahnya (beschikkingsrecht) yang berbeda-beda di
setiap wilayah hukumnya (beschikkingsgebied).