Page 339 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

312 Herman Soesangobeng

12.a. Pemahaman atas persekutuan hukum sebagai
organisasi kekuasaan masyarakat adat:
Berdirinya NKRI dengan Pemerintahannya, menyebabkan
persekutuan hukum sebagai organisasi kekuasaan hukum
masyarakat adat, dianggap telah meleburkan diri menjadi NKRI
sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus
1945. Karena proklamasi kemerdekaan, adalah pernyataan
kebebasan diri Bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda,
yang dikumandangkan Soekarno-Hatta atas nama Bangsa
Indonesia yang dijajah Belanda melalui organisasi kekuasaan
Negara Hindia Belanda. Maka hakekat terbentuknya NKRI
dan Bangsa Indonesia, adalah dari pernyataan peleburan
diri secara sukarela yang dipersatukan dalam perjuangan
kemerdekaan orang-orang tertindas selama pendudukan
dan penguasaan Belanda maupun bangsa-bangsa asing
lainnya seperti Portugis dan Inggeris, yang secara akumulasi
berlangsung selama tiga setengah abad.
Akan tetapi, peleburan diri sukarela itu, barulah
terhadap bentuk organisasi persekutuan hukumnya yaitu
aspek kekuasaan masyarakat yang disebut ‘beschikkingsrecht’
oleh Van Vollenhoven. Karena itu, perubahan organisasi
masyarakat hukum adat, dapat diterima dan tidak
dipersoalkan secara hukum oleh warga persekutuan hukum
adat yang meleburkan dirinya ke dalam NKRI. Maka tidak
banyak masalah yang timbul melalui gugatan masyarakat
atas peleburan mereka ke dalam NKRI.

12.b. Masyarakat hukum sebagai kesatuan individu
pendukung keberadaannya:
Demikian pula terhadap warga masyarakat hukum
sebagai kesatuan individu pendukung masyarakat hukum
adatnya. Mereka ini, dengan berlakunya Pasal 26 dan 27
UUD 1945, langsung secara konstitusional dinyatakan dan
diakui secara hukum menjadi Warga Negara Indonesia
(WNI). Perubahan status hukum ke dalam konstelasi