Page 334 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 307

‘surat pernyataan/keterangan waris’ dalam Pasal 111 PMNA/
KBPN No. 3/1997, harus diubah, sebab masih menganut
politik pemisahan penduduk Negara Hindia Belanda. Karena
itu, pengakuan dan penghargaan atas keberadaan masyarakat
hukum dengan hak-hak atas tanah adatnya pun, haruslah
ditegakkan sesuai dengan politik hukum UUD 1945 tentang
Hak Asasi WNI atas tanah.

9. Kekeliruan tafsir yang melanggar HAWNI:
Contoh kekeliruan tafsir yang melanggar ‘hak-hak asasi
warga Negara Indoneisa’ (HAWNI) itu, selain terhadap
konsep hukum tentang kewargaan Negara NKRI, juga pada
penggunaan lembaga ‘pengakuan hak ulayat’ yang disebut
‘recognitie’, dalam pemberian dan perolehan hak atas tanah
oleh Negara terhadap WNI. Pengakuan kekuasaan masyarakat
hukum itu, setelah berlakunya UUPA 1960, diterjemahkan
menjadi sama dengan lembaga hukum pengakuan dan
penghargaan atas hak Negara. Bentuknya adalah pembayaran
‘uang pemasukan’ kepada Negara. Kekeliruan penerjemahan
‘recognitie’ menjadi ‘uang pemasukan’ itu, didasarkan pada
dua anggapan dasar keliru yaitu: pertama, atas sifat khas
ajaran hukum pertanahan adat (beschikkingsrecht) nomor tiga
tentang kewajiban membayar ‘retributie’ berupa pembagian
hasil usaha atas tanah masyarakat hukum, yang diterjemahkan
sebagai pengakuan atas hak kekuasaan masyarakat hukum.
Kedua, karena tafsiran UUPA 1960 terhadap kedudukan
hukum ‘hak ulayat’ daerah, yang ditingkatkan menjadi
‘ulayat nasional’ dengan nama ‘hak menguasai dari negara’
(HMDN). Maka dikembangkanlah norma hukum berupa
kewajiban membayar ‘uang pemasukan’ kepada Negara,
atas perolehan hak atas tanah oleh WNI maupun instansi
Pemerintah dan Pengusaha Swasta atas ‘tanah Negara’.
Kesalahan tafsirnya adalah, karena tidak paham bahwa
ketentuan nomor tiga (recognitie) itu, hanya diperlukan untuk
mengambil hasil tanah dan menikmatinya oleh orang asing