Page 332 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 332
Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 305
model logika dan paradigma hukum bagi perumusan norma
maupun penegakkannya dalam penyelesaian sengketa. Akan
tetapi masalah nyata dalam praktek yang perlu disadari,
agar dapat dilaksanakan dengan baik serta memenuhi
rasa keadilan masyarakat sebagai rakyat Indonesia, adalah
penentuan strategi penanganan bagi perubahan status
hukum masyarakat hukum adat dengan hak-hak kepemilikan
tanahnya, seperti diuraikan berikut ini.
Keberadaan serta kedudukan hukum masyarakat hukum
adat beserta hak- hak atas tanahnya dalam NKRI, tetap
diakui dan dihormati. Akan tetapi, sebagai bagian integral
dari NKRI dan warga persekutuan hukumnya yang sudah
bermetamorfose politik dan hukum menjadi WNI, harus pula
taat dan mematuhi semua hukum positif Negara NKRI, yang
filosofi dan jiwanya diterjemahkan dari filosofi, asas serta
ajaran Hukum Pertanahan Adat Indonesia (beschikkingsrecht)
yang diterapkan dengan menggunakan teori ‘de facto-de jure’.
8. Bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum dan
hak tanah adat:
Perubahan berupa metamorphose kesatuan masyarakat
orang-orang Bumiputra menjadi Bangsa dan Negara
Indonesia, berdampak langsung pada bentuk pengakuan
atas keberadaan masyarakat hukum adat bersama hak-hak
atas tanahnya. Bentuk pengakuan itu, seharusnya bukan
berupa pensahan norma dan lembaga hukum pertanahan adat
tradisional sebagaimana apa adanya, menjadi norma hukum
dalam sistim hukum positif Nasional Indonesia; melainkan,
harus terlebih dahulu disesuaikan dengan jiwa dan semangat
perubahan yang tercermin dalam filosofi Bangsa dan Negara,
serta pertumbuhan aspirasi rakyat sebagai WNI yang secara
hukum, adalah pemilik asal atau pemilik sebenarnya seluruh
tanah dalam wilayah kekuasaan hukum Negara Kesatuan RI.
Hal itu terjadi, karena setelah kemerdekaan, orang
Bumiputra langsung secara otomatis demi hukum (van
