Page 336 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 336

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum ....     309


                    ‘Torrens’ . Strategi itu digunakan dalam hal ini ‘sumber
                            13
                    dasar filosofi hak lama’ yang disebut ‘root of the title’  yaitu
                    ‘Crown  land’  dari  kepemilikan  Raja  Inggeris  tidak  dihapus,
                    melainkan   diubah   secara  menyeluruh   model   penataan
                    administrasinya melalui pengenalan sistim pendaftaran
                    positif yang dikembangkan oleh Sir Torrens. Untuk itu tidak
                    digunakan strategi lembaga ‘konversi’ (conversion). Sebab
                    lembaga konversi bersifat merombak total secara keseluruhan
                    asas-asas dasar dan filosofi hak kepemilikan Raja Inggeris atas
                    tanah di Australia menjadi hak warga Negara Australia.
                       Strategi ‘membawa ke dalam pengaruh’ ini, tampaknya
                    cocok untuk digunakan terhadap perubahan hukum
                    pertanahan   dan  keagrariaan Indonesia yang bersumber dari
                    Hukum Pertanahan Adat, yang sudah dilembagakan kembali
                    dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA 1960. Melalui
                    strategi ‘membawa  ke dalam  pengaruh hukum  nasional
                    Negara’ itu, berarti   filosofi,   asas   dan   ajaran   hak-hak
                    atas  tanah  menurut   Hukum Pertanahan Adat termasuk
                    masyarakat hukum adatnya tidak dihapus. Melainkan, sesuai
                    dengan strategi UUD 1945 dan UUPA 1960,  keberadaan
                    lembaga serta norma hukum adatnya, hanya dirumuskan
                    secara kontemporer dan dilembagakan kembali ke dalam sistim
                    Hukum  Pertanahan dan Keagrariaan  nasional Indonesia.
                    Karena itu, strategi ‘konversi’ seperti yang dianut  dalam
                    ketentuan  konversi  pada  UU  No.  5/1960,  tidaklah  tepat.
                    Demikian juga tafsiran untuk membersihkan  Hukum Adat
                    dari unsur-unsur pengaruh  kolonialisma  dan  feodalisme
                    melalui  lembaga  yang  bernuansa politik  ‘disaneer’,  pun
                    tidak  relevant.  Jadi  strategi  ‘membawa  ke  dalam pengaruh
                    hukum nasional Negara RI’ yaitu ke dalam pengaruh Undang-
                    Undang  Pertanahan Indonesia,  adalah  strategi  penggunaan
                    lembaga hukum yang lebih cocok dengan situasi serta kondisi
                    perubahan hukum Indonesia dalam konteks NKRI.

                   13   Peter Butt,  Land Law, Sydney, London, et.al.: The Law Book
               Company Limited, 1988, hlmn. 449-454.
   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341