Page 337 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

310 Herman Soesangobeng

11. Objek dan subjek sasaran analisa:
Secara analisis, masyarakat hukum adat dengan hak atas
tanahnya itu, perlu dibedakan dalam tiga satuan analisa bagi
pengembangan logika serta paradigma penanganan dalam
penegakkan hukum pertanahan dan keagrariaan sesuai
dengan Undang-Undang Pertanahan Indonesia. Ketiga
satuan analisa tersebut meliputi:
a. persekutuan hukum sebagai organisasi masyarakatnya,
b. masyarakat hukum sebagai kesatuan individu-individu
yang menjadi warga pendukungnya, dan
c. tanah sebagai wilayah teritorial hukum dengan ragam
jenis haknya.

Hasil analisa terhadap ketiga satuan analisa ini,
diperlukan untuk bisa memastikan sikap dan antisipasi
penanganan dalam mengatasi serta meredam kemungkinan
masalah agar tidak berkembang menjadi sengketa menahun
(perennial conflict) tanah dan agraria dalam penegakkan
Undang-Undang Pertanahan Indonesia. Sebab dampak dari
kesalahan antisipasi penanganan terhadap ketiga satuan
analisa ini, akan berakibat timbulnya pergolakan sosial yang
lahir dari rasa ketidakadilan penegakkan hukum terhadap
rakyat sebagai WNI.
12. Model dan Cara membawa hak adat ke dalam pengaruh
hukum Nasional Negara:
Adapun model dan cara merubah masyarakat hukum
adat dengan hak-hak adatnya atas tanah, bukan melalui
lembaga ‘penggantian’ atau ‘konversi’ (conversion), melainkan
‘membawa’ masyarakat dan jenis-jenis hak tanahnya, ke
dalam pengaruh sistim hukum pertanahan dan keagrariaan
nasional Indonesia. Strategi ‘membawa ke dalam pengaruh’
sistim hukum positif Negara, dipercaya lebih menghargai
hak asasi WNI, sehingga dapat mencegah timbulnya
kecurigaan dan sengketa karena warga masyarakat hukum
adat merasa hak hukum adat dengan hak-hak atas