Page 342 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 315

12. c. 2. Terhadap masyarakat hukum sebagai persekutuan
hukum adat:
Terhadap masyarakat sebagai organisasi persekutuan
hukum adat dibutuhkan pendekatan persuasif dengan jangka
waktu lama untuk mendorong lahirnya kearifan lokal dari
masyarakat untuk menyesuaikan diri ke dalam sistim hukum
Negara. Contoh kearifan lokal membawa masyarakat adat ke
dalam pengaruh Pemerintahan Negara, terjadi misalnya pada
masyarakat adat Bali. Setelah berlakunya, Undang-Undang
Pemerntahan Daerah, di Bali lahir kearifan lokal yang
tetap mempertahankan persekutuan hukum adatnya dalam
bentuk Desa Adat, dengan keserasian hubungan bersama
Pemerintahan Desa bentukan Negara yang disebut Desa
Administrasi. Desa Adat, mengurus dan mengatur urusan
adat dan keagamaan, sementara Desa Administrasi mengurus
urusan pemerintahan Negara pada kesatuan administrasi
Negara terkecil yaitu Desa. Maka dikenal kepala Desa Adat
yang disebut ‘Bendesa’ dan kepala Desa Administrasi disebut
‘Perbekel’. Di samping itu juga ada ‘Lurah’ di kota-kota yang
digaji oleh Pemerintah Daerah.
Pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di
daerah-daerah lain, yang masih kuat mempertahankan
kesatuan adatnya, hendaknya penegakkan Undang-Undang
Pemerintahan Daerah, dilakukan dengan terlebih dahulu
mengajak warga masyarakat adat mencari bentuk perpaduan
yang serasi dan selaras antara pemerintahan Negara dan
Adat. Sebagai contoh misalnya di Minangkabau, Sumatra
Barat, dalam hal ini persekutuan masyarakat hukumnya
tersusun dari Nagari sampai Desa pun, sudah bertumbuh
kearifan lokal dalam hal ini lembaga adat dipadukan secara
serasi lewat musyawarah mupakat antara Pemerintahan
Daerah dengan Wali Nagari. Sedangkan di Aceh, terjadi
perpaduan pembagian tugas dan wewenang antara Kepala
Desa dengan tokoh Adat dan Ulama berpengaruh yang
disebut ‘Tengku’. Dari tiga contoh ini, membuktikan bahwa