Page 340 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 313

kenegaraan menjadi pendukung NKRI inilah yang disebut
‘metamorfose’ politik dan hukum dari kedudukan hukum
sebagai pendukung masyarakat hukum adat lokal menjadi
pendukung Negara Nasional. Perubahan wujud hukum
mana, juga sekaligus otomatis ‘karena hukum’ (van rechtswege)
menyebabkan lahirnya hak-hak Asasi Warga Negara Indonesia
(HAWNI) atas tanah. Satu hak asasi, yang juga merupakan
metamorphose dari hak-hak asasi mereka menurut Hukum
Pertanahan Adat atas tanahnya, yang berubah wujud menjadi
HAWNI oleh UUD 1945. Jadi, sudah merupakan hak dasar
konstitusional atau hak asasi konstitusional WNI untuk
menjadi ‘pemilik tanah sebenarnya’, atas semua tanah dalam
lingkungan wilayah hukum atau yurisdiksi teritorial NKRI.
Inilah dasar filosofi dan hukum bagi pengembangan
teori ‘de facto-de jure’, dalam hal ini WNI adalah pemilik
tanah sebenarnya. Dengan demikian, paradigma hukum
dalam penegakkannya pun tidak boleh menyimpang apalagi
bertentangan dengan ajaran teori ini. Maka perwujudan
penegakkan hukum atas perolehan hak hukum (de jure) pun
harus dipermudah dengan cepat; perbuatan hukum WNI
atas tanahnya pun hanya bisa terjadi melalui lembaga ‘jual
beli’ disertai peralihan hak serta penyerahan tanahnya. Juga
pendudukan tanah oleh WNI, tidak boleh dinyatakan sebagai
‘penyerobot’ tanah milik Negara, dalam hal ini pengolahan
tanahnya digolongkan sebagai ‘penggarap’ (bewerker) tanah.
Meskipun demikian, setiap WNI haruslah mematuhi
peraturan tentang prosedur serta persyaratan menguasai dan
menduduki tanah yang ditetapkan Negara. Jadi harus
dibedakan dengan jelas antara tindakan mewujudkan hak
keperdataan sebagai pemilik tanah, dengan terpenuhinya
persyaratan maupun prosedur perolehan tanah oleh setiap
WNI dalam menguasai serta mengolah tanah milik mereka.