Page 46 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan

Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan 37

maka masyarakat (termasuk petani) mengetahui secara lengkap
informasi tentang strategi pertanahan. Hal ini penting dilakukan,
karena seringkali petani tidak mengetahui bahwa strategi pertanahan
dimaksudkan untuk membela kepentingan petani. Strategi ini
memberi kesempatan pada para petani yang tidak memiliki tanah
sawah, agar dapat menggarap tanah sawah yang bukan miliknya.
Selanjutnya para petani penggarap tersebut dapat menikmati hasil
garapannya bagi pemenuhan kebutuhan diri dan keluargannya.
Kedua, peraturan desa, khsususnya Peraturan Desa Prigelan
Nomor 144/03/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang pada lampirannya
(Bagian VI angka 1) menetapkan, “Pemindahan/mutasi hak milik
tanah sawah dan darat ke warga luar Desa Prigelan tidak dilayani,
kecuali putra desa”. Secara ringkas peraturan desa ini mengatur jenis
pungutan, yang terdiri dari: (1) legalisasi surat-surat; (2) transaksi
jual-beli, sewa, dan kontrak; (3) perijinan; (4) upah buruh harian;
(5) upah buruh borongan; (6) lain-lain, yang didalamnya memuat
larangan bagi orang yang bukan warga Desa Prigelan membeli
bidang tanah di Desa Prigelan; dan (7) pembagian pologoro.
Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013 yang memuat 7
(tujuh) hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (termasuk petani) di Desa Prigelan. Ada beberapa
upaya kesejahteraan yang dimuat dalam peraturan desa ini, yaitu:
(1) Upaya menekan angka kemiskinan merupakan langkah awal
bagi peningkatan kesejahteraan petani. (2) Penguasaan tanah yang
diformat dalam hak garap didistribusikan pada para petani secara
relatif merata. (3) Hak garap telah membantu para petani yang
sebelumnya tidak memiliki tanah sawah, mampu memproduksi
padi dan kedelai di atas tanah sawah yang digarapnya.

Oleh karena itu, larangan bagi orang yang bukan warga Desa
Prigelan membeli bidang tanah di Desa Prigelan merupakan salah