Page 47 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan

38 Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto
satu strategi pertanahan, khususnya strategi pemilikan tanah. Strategi
ini merupakan bentuk kearifan lokal yang diformalisir dalam bentuk
peraturan desa oleh Pemerintah Desa Prigelan. Namun demikian,
peraturan desa ini juga dapat dimaknai sebagai alat komunikasi,
antara Pemerintah Desa Prigelan dengan masyarakat Desa Prigelan
dan orang-orang yang bukan warga Desa Prigelan.
Alat komunikasi ini memberi informasi tegas, yang tidak
memberi toleransi atas penerapan substansinya, sehingga tidak ada
“tempat” bagi pemahaman dan pemaknaan strategi pertanahan
yang berbeda dengan makna yang diberikan oleh Pemerintah
Desa Prigelan. Meskipun demikian, sesungguhnya Pemerintah
Desa Prigelan tidak mampu melakukan kendali sepenuhnya atas
pemberian makna bagi strategi pertanahan, tetapi hal ini tidak
direspon berlebihan oleh Pemerintah Desa Prigelan, sepanjang tidak
mengganggu penerapan strategi pertanahan.
Sesungguhnya warga Desa Prigelan dan warga dari desa lain, serta
pihak-pihak terkait lainnya bebas memberi makna atas penerapan
Peraturan Desa Prigelan Nomor 144/03/2013. Mereka berpotensi
memberi makna yang berbeda dengan makna yang diberikan oleh
Pemerintah Desa Prigelan. Tetapi hal ini tidaklah akan mengganggu
ikhtiar Pemerintah Desa Prigelan untuk melindungi petani di
desanya, sepanjang Pemerintah Desa Prigelan memiliki konsistensi
dalam pemaknaan dan penerapan Peraturan Desa Prigelan Nomor
144/03/2013. Konsistensi dijalankan dengan memanfaatkan struktur
birokrasi desa, dan perangkat desa yang memimpin organisasi petani
lokal.
Struktur birokrasi desa dikerahkan secara optimal oleh Kepala
Desa Prigelan, untuk mendukung penerapan strategi pertanahan,
terutama dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat
(termasuk para petani). Dengan demikian konsistensi Pemerintah