Page 93 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan
P. 93

84    Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto
                Jumari menambahkan, bila nanti Maniso (Kepala Desa Prigelan
            2012 – 2017) lengser atau tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa
            Prigelan, maka Jumari harus mengembalikan tanah pengarem-arem
            yang diterimanya kepada Pemerintah Desa Prigelan, untuk nantinya
            oleh Pemerintah Desa Prigelan  diberikan kepada Maniso. Pola
            ini  memperlihatkan tradisi  penguasaan tanah  yang  memadukan
            penghormatan  dan  pemerataan,  yaitu: (1) Penghormatan kepada
            seluruh  orang,  terutama mantan kepala  desa,  yang  telah berjasa
            kepada masyarakat  dan Desa Prigelan. (2) Pemerataan kepada
            seluruh mantan kepala desa, sehingga harus ada pergiliran di antara
            mereka.
                Oleh karena  tidak lagi menjabat  sebagai kepala  desa, Jumari
            memanfaatkan dengan  sungguh-sungguh  tanah  pengarem-arem
            yang diterimanya dari Pemerintah Desa Prigelan. Agar pendapatan
            dari tanah pengarem-arem mampu memenuhi kebutuhan keluarga,
            maka Jumari mengurangi pengeluaran yang dipandang tidak terlalu
            urgen. Selain itu, Jumari juga memanfaatkan relasi dengan berbagai
            pihak, sehingga memudahkan segenap urusan yang terkait dengan
            kegiatannya.
                Berkaitan dengan strategi penguasaan tanah berupa pemberian
            hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak
            memiliki tanah sawah, Jumari memberi dukungan atas penerapannya.
            Ketika menjabat Kepala Desa Prigelan  tahun 2002 – 2012, Jumari
            turut menerapkan strategi penguasaan tanah tersebut. Hal berbeda
            diperlihatkan  oleh Untung (Ketua Kelompok  Tani “Kunir Maju),
            yang tidak sepenuhnya setuju atas strategi yang diterapkan ini.
                Menurut Untung,  ada  tindakan keliru ketika  strategi ini
            diberlakukan pada para pemilik tanah sawah, dengan mewajibkan
            mereka menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas 1/6 (satu per
            enam) bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada Pemerintah Desa
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98