Page 98 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan
P. 98

Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan  89

                Pembagian  wilayah Desa Kuniran menjadi  dua bagian,  dan
            memasukkan masing-masing bagian ke  dalam  wilayah Desa
            Prigelan dan Desa Ampel, merupakan kebijakan administratif yang
            menghilangkan  keunikan  Kuniran secara  kolektif. Tetapi secara
            individual, warga Dusun Kuniran di Desa Prigelan tetaplah warga
            yang kritis, namun  tetap  santun  dalam menyampaikan kritiknya.
            Para petani Dusun Kuniran yang tergabung dalam Kelompok Tani
            “Kunir  Maju”  merasa  sejajar dengan  kelompok  tani dari dusun-
            dusun lainnya, sehingga bersikap kritis merupakan hal yang wajar
            diungkapkan.
                Berbeda dengan pendapat Untung (Ketua Kelompok Tani “Kunir
            Maju” Dusun Kuniran), Mardiyono (warga tertua di Desa Prigelan
            dengan  usia  91  tahun)  justru setuju  dengan  strategi  penguasaan
            tanah,  yang mewajibkan  pemilik  tanah  sawah menyerahkan hak
            garap seluas 1/6 bagian dari tanah sawah yang dimilikinya kepada
            Pemerintah Desa Prigelan,  untuk diredistribusikan kepada  petani
            yang tidak memiliki tanah sawah di desa ini.

                Mardiyono beranggapan bahwa strategi penguasaan tanah yang
            berlaku  saat  ini,  telah  dipertimbangkan  dengan  masak  oleh  para
            kepala desa dari generasi  ke generasi,  terutama oleh  Kepala  Desa
            Prigelan di tahun  1947 yang  melihat adanya perbedaan pemilikan
            tanah sawah. Oleh karena itu, menurut Mardiyono merupakan hal
            yang wajar ketika beban lebih berat diberikan kepada para petani
            pemilik  tanah sawah.  Bagi  Mardiyono strategi  penguasaan  tanah
            merupakan strategi yang tepat untuk mengharmonikan relasi antara
            petani pemilik  tanah  sawah  dengan petani  yang  tidak  memiliki
            tanah sawah.
                Menurut Mardiyono, adanya kewajiban ini telah memunculkan
            adanya tanah buruhan, yang dapat dimanfaatkan oleh petani yang
            tidak memiliki  tanah  sawah  di Desa Prigelan.  Tindakan inilah
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103