Page 18 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat

RaTA: Manual Penilaian Cepat ... 7

Kotak 1. Sistem Penguasaan Tanah Adat dan Sistem
Penguasaan Tanah Hak di Indonesia
Undang-undang Pokok Agraria 1960 mengatur kese-
luruhan bidang pertanahan di Indonesia. Undang-
undang itu menjadi panduan bagi pemerintah untuk
mengakui dan memberikan tujuh jenis hak terkait tanah.
Jika dilihat dari sudut pandang hukum barat umum, hak
yang paling menyeluruh dan pasti adalah hak milik. Enam
hak lainnya berbentuk hak pemanfaatan tanah yang
dimiliki oleh Negara. Dengan adanya Peraturan Peme-
rintah no. 24, maka tanah pun digolongkan menjadi dua
jenis, jenis pertama adalah Tanah Adat (hak lama), hak
semacam itu diakui sudah lebih dulu ada daripada
berlakunya Undang-Undang Agraria 1960, dan jenis kedua
adalah Tanah Negara, yang terbuka untuk dibagi-bagikan
kepada pihak privat, menjadi hak baru.
Di sisi lain, kawasan hutan berada di bawah yurisdiksi
Departemen Kehutanan. Undang-undang Kehutanan
1999 memberi kewenangan bagi Departemen Kehutanan
untuk menentukan dan mengatur zona hutan Indone-
sia. Undang-undang itu menggolongkan hutan menjadi
dua area berbeda:
1. Kawasan Hutan Negara, di situ pemerintah mene-
tapkan bahwa hak privat atas tanah hutan itu tidak
ada; dan
2. Hutan Hak, di situ tanah dan tutupan lahan itu diang-
gap sebagai hutan, dan hak privat pun terlekat pada
tanah itu.
Dua undang-undang itu dan banyak peraturan tambahan
lainnya memberi banyak perhatian pada pengakuan Hak