Page 20 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 20
RaTA: Manual Penilaian Cepat ... 9
perkara Nomor 35/PUU-X/2012 menindak-lanjuti gugatan
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Keputusan
ini membatalkan Pasal 1 Ayat (6)—dan beberapa pasal
lain—dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.
Aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur
penguasaan tanah itu biasanya ditangani oleh organisasi
dengan bentuk penguasaan hak dan organisasi adat. Kare-
nanya, untuk memahami penguasaan tanah, orang harus
sepenuhnya memahami konteks sejarah dan politik yang
membentuk sistem penguasaan tanah itu. Konflik pengu-
asaan tanah merupakan hasil dari persaingan perebutan
kekuasaan, ideologi dan sejarah lokal, yang menyebabkan
terjadinya pola ketidakmerataan yang terus berubah.
Jelas, itu menunjukkan bahwa penguasaan itu bukan
hanya tekait institusi, tetapi juga menyangkut proses yang
memunculkan institusi-institusi itu. Institusi-institusi
mengacu pada tata kelola hutan (forest governance) (Ko-
ning et al., 2008). Istilah “tata kelola hutan” itu meliputi
beberapa topik yang terkait dengan bagaimana sumber
daya hutan itu diatur dan bagaimana ditetapkannya
keputusan penggunaan hutan, dan siapa yang terlibat
dalam proses pembuatan keputusan, hingga penegakan
hukum hutan dan kebijakan di lapangan. Banyak aktor
terlibat dalam proses itu, sehingga terciptalah sebuah hu-
bungan rumit yang terdiri dari persekutuan atau per-
saingan terkait dengan tanah. Bagaimanapun, ketika satu
