Page 19 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat

8 Gamma Galudra, dkk.

Ulayat, tetapi kenyataannya pengakuan de facto sangatlah
sedikit dan sejauh ini memang tipis sekali kemauan poli-
tik untuk terwujudnya pengakuan itu. Salah satu perke-
cualian pentingnya adalah prosedur pengakuan ‘titel
tanah komunal privat’ bagi beberapa komunitas adat yang
diberlakukan dalam sebuah keputusan Badan Pertanahan
Nasional 1999. Keputusan itu menjadi panduan untuk pen-
catatan tanah adat (Keputusan Menteri no. 5 tahun 1999).
Undang-undang Pokok Agraria menegaskan bahwa hak
adat yang ada tidak bisa diakui atas “tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara”, tetapi hal ini tidak disebutkan
jelas dalam undang-undang kehutanan. Pemerintah In-
donesia mengakui hak komunitas adat hanya dalam
prinsip saja dan bukan dalam praktiknya.
Kesepakatan penguasaan tanah yang diatur dalam
undang-undang itu dapat berubah jika para aktornya me-
mandang persoalan dengan cara berbeda-beda. Sayangnya
Keputusan DPR no IX/2001 tentang Reforma Tanah dan
Manajemen Sumber Daya Alam yang diharapkan bisa me-
mecahkan masalah tumpang tindihnya hukum dan inter-
pretasi itu tidak berhasil mendorong para aktor untuk
mewujudkan kesatuan penataan penguasaan tanah.
Diambil dari Contreras-Hermosilla dan Fay (2005) dan
Galudra et al. (2006)
Catatan editor: Kategori Hutan Adat kini telah diakuai
oleh konstitusi, terhitung sejak 16 Mei 2013. Hutan adat
bukan lagi bagian dari kawasan hutan negara yang berada
di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan, tetapi
hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat. Demikian keputusan MK dalam