Page 33 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

20 Aristiono Nugroho dan Sutaryono

RI juga berkesempatan menyiapkan berbagai peta seperti:
(1) peta kondisi pertanian dan situasi lingkungan sebelum
dan setelah terjadinya bencana; (2) peta kegiatan ekonomi
perkotaan dan perdesaan; dan (3) peta kadasteral. Sementara
itu, untuk mengantisipasi bencana di kemudian hari, BPN
RI perlu merancang unsur kelembagaannya yang mampu
mengelola pertanahan kawasan bencana.

Kedua, dalam konteks pelayanan sosial (social services),
ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu: (1)
Merancang kemampuan dan keberlanjutan akses masyarakat
ke kantor pertanahan dan instansi pelayanan lainnya; (2)

Membangun kapasitas masyarakat dan komunitas dalam
mengakses pelayanan administrasi pertanahan (misal:
registrasi tanah), dan berupaya memelihara pelayanan
yang telah ada, dengan mengurangi biaya pelayanan dan
meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanannya; (3)
Mempromosikan edukasi dasar bagi masyarakat, terutama
yang berkaitan dengan hak atas tanah perorangan, karena
berpengaruh pada psiko-sosial masyarakat dan untuk

mengur konlik M alat
yang dimiliki masyarakat meskipun belum tepat benar, dan
mengintegrasikannya dalam sistem tanah nasional.
Konteks pelayanan sosial memberi kesempatan pada BPN
RI untuk mengembangkan kegiatan, yang mampu melayani

kebutuhan masyarakat dalam hal akses mereka ke kantor
pertanahan. Untuk itu BPN RI perlu membangun kapasitas
masyarakat agar mampu mengakses pelayanan administrasi
pertanahan. Seiring dengan itu BPN RI berupaya meningkatkan