Page 34 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah

Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah 21

pelayanan yang telah ada, dan mengurangi biaya pelayanan.
Sementara itu, dalam rangka kepentingan jangka panjang,
BPN RI perlu melakukan edukasi dasar bagi masyarakat,
terutama yang berkaitan dengan hak atas tanah. Bersamaan
dengan itu, dalam konteks kedaruratan, BPN RI hendaknya
dapat mengakui alat bukti yang dimiliki masyarakat, yang
boleh jadi belum tepat, sambil terus berupaya sedapat

mungkin mengintegrasikannya dalam sistem tanah nasional.
Ketiga, dalam konteks perpindahan, pengembalian dan
penggabungan (displacement, return, and reintegration),
ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu: (1)

Mendukung kewenangan pemerintah dalam merencanakan
pengembalian dan pengintegrasian penduduk (masyarakat),
serta memprioritaskan penetapan areal bagi penempatan
penduduk, yang diprakarsai oleh para aktor pembangunan
dan kemanusiaan pada fase pengembalian, di mana para ahli
pertanahan wajib memberi masukan bagi issue pertanahan;
(2) Memberi dukungan bagi diselenggarakannya proiling,
survai, dan sensus penduduk; (3) Membantu masyarakat
yang berada di tempat lain, menyiapkan areal tempat tinggal,

dan merencanakan pengembaliannya agar dapat diterima
masyarakat setempat; (4) Mendukung proses pengembalian
dan reintegrasi, mempromosikan penghidupan, membangun
kapasitas dan kemampuan merespon yang berbasis
masyarakat; (5) Memprakirakan dimensi lingkungan pada
pelaksanaan pengembalian dan reintegrasi penduduk, serta

tindakan pencegahan dan respon

pandangan masyarakat dan penguasa.