Page 35 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah
P. 35
22 Aristiono Nugroho dan Sutaryono
Konteks perpindahan, pengembalian dan penggabungan
bidang-bidang tanah memberi kesempatan pada BPN RI
untuk mengembangkan kegiatan, yang berupa rencana
pengembalian dan pengintegrasian masyarakat, dalam suatu
areal penempatan. Hal ini layak dilakukan karena menjadi
kewajiban BPN RI untuk mengatasi issue pertanahan dalam
kondisi darurat bencana. Selain itu, BPN RI juga wajib
menyiapkan kegiatan yang mampu membantu masyarakat
yang berada di tempat lain, dengan menyiapkan areal tempat
tinggal, dan merencanakan pengembaliannya agar dapat
diterima masyarakat setempat. Seiring dengan itu, BPN RI
perlu melakukan kegiatan yang mampu memprakirakan
dimensi pertanahan pada pelaksanaan pengembalian dan
reintegrasi penduduk.
Keempat, dalam konteks tanah dan properti, ada
beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu: (1) Melakukan
analisis atas situasi tanah dan properti; (2) Melindungi
register tanah dan properti saat terjadi keadaan darurat; (3)
Melakukan ind atas hukum dan r pokok y
berkaitan dengan tanah dan pr M
ketentuan adat, untuk kemudian dijadikan hukum formal,
sehingga bila terjadi sengketa dapat diproses di pengadilan; (5)
Membangun kemampuan agar dapat merancang mekanisme
restitusi; (6) Memberi bantuan hukum dan dokumentasi atas
hak-hak masyarakat; (7) Mengenali kebutuhan masyarakat
bagi pengelolaan properti melalui meknisme resolusi, serta
mendukung respon bagi kewenangan masyarakat di tingkat
lokal, penguasa lokal, dan tingkat nasional.
