Page 59 - Masalah Pertanahan di Indonesia

Rencana Umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah”,
sesuai dengan Prosedur Perencanaan Tata Guna Tanah dari Departemen
Dalam negeri ditafsirkan sebagai: Pemerintah menetapkan Rencana Umum,
Rencana Regional dan Lokal yang kemudian ditetapkan Rencana Penggunaan
Tanahnya.

Perencanaan penggunaan tanah dalam rangka perencanaan
pengembangan wilayah seharusnya diarahkan kepada prioritas penggunaan
bagi program peningkatan produksi pangan, khusus di daerah-daerah yang
relatif subur.
Pada kenyataannya banyak terjadi konversi penggunaan tanah-tanah
pertanian yang subur untuk keperluan non-pertanian(misalnya untuk industri
dan perumahan). Hal ini mengurangi potensi peningkatan produksi pangan,
bahkan dapat menimbulkan masalah sosial yang serius terutama di daerah-
daerah dekat kota-kota besar.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan areal untuk transmigrasi perluasan
perkebunan dll. Sering terjadi pertindihan areal dengan P.H.P Inpres No. 1
tahun 1976 mengenai sinkronisasi pelaksanaan tugas keagrariaan di bidang
transmigrasi, kehutanan, pertambangan dan pekerjaan umum belum dapat
membantu mengatasi masalah pertindihan ini secara tuntas.

III. KENYATAAN DEWASA INI
A. HUKUM

1. Masalah Tanah dan Pangan/Tambak
UU No. 56 Prp/1960, jo PP No. 224/1961 telah menetapkan maksimum
dan minimum luas tanah pertanian yang boleh dimiliki dan/atau dikuasai
oleh satu keluarga dengan maksud agar tanah tersebut dapat dikerjakan
sendiri secara aktif oleh para pemiliknya. Sejalan dengan itu diadakan
larangan pemilikan tanah secara absentee (tanah guntai). Dalam praktek
ketentuan-ketentuan tersebut banyak dilanggar, tetapi sukar diketahui
dan dicegah, karena tata-usaha dan administrasi tanah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19, PP No. 10/1961, yang seharusnya berfungsi
sebagai jaminan kepastian hukum dan alat bukti hak, belum dapat

24