Page 132 - Mozaik Rupa Agraria

kelamin cuma laki-laki dan perempuan serta tidak diperbolehkan
pernikahan sejenis.” Pernyataan ini menandai fakta bahwa layanan
publik kepada waria rentan dikaitkan dengan isu seksualitas yang
dinilai abnormal, sementara kesesuaian orientasi seksual WNI
dengan jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan) tidak dapat
ditentukan dari gestur tubuh atau ekspresi gendernya.

Shinta Ratri menanggapi, “Saya kasihan dengan mereka yang
mengejek, menghina, dan mencerca waria.”
Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Identitas Disdukcapil
Kabupaten Bantul, P. Eko Ananto menjelaskan bahwa Dinas
hanya melayani penerbitan KTP untuk lansia, difabel, pindah
antar kabupaten, perubahan jenis kelamin dan agama yang
mana keduanya harus disertai penetapan pengadilan (Kamis, 21
November 2019). Pelayanan di Dinas itu merupakan kebijakan
yang mengacu pada UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang diubah dengan UU No 24 Tahun 2013. Untuk
waria, sepanjang tidak mengubah jenis kelamin diproses seperti
biasa di kecamatan dari perekaman hingga cetak, sesuai Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul No 16 Tahun 2015 tentang Tertib
Administrasi Kependudukan.

“Sepanjang 2012-2019, kami sudah audiensi dengan
Disdukcapil Propinsi DIY satu kali dan Kota Yogyakarta dua kali,
hasilnya masih jauh dari harapan,” ujar Shinta Ratri. Menurutnya,
pengurusan KTP tanpa surat keterangan asal dan KK bisa
dilakukan, namun syaratnya waria harus bermukim 6 bulan di satu
tempat sepengetahuan RT atau RW setempat, nanti dicek berkala
oleh Dinas Sosial jika dinilai memenuhi syarat akan diterbitkan
KTP Sementara untuk kategori Orang Terlantar.
Shinta Ratri berpendapat, pihak Disdukcapil bekerja
profesional, tidak menolak sepanjang dokumen lengkap, tidak
mengaitkan dengan isu LGBT dalam melayani KTP, namun belum

GEDSI dan Agraria 119