Page 338 - Kembali ke Agraria
P. 338
Suara Pembaruan, 19 Juli 2007
Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani
ENYUSUNAN Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
PPengelolaan Lahan Pertanian Pangan Abadi yang diprakarsai
oleh Departemen Pertanian RI bersama DPR RI menarik untuk dicer-
mati, seiring dengan rencana pemerintah untuk mulai melaksanakan
reforma agraria di tahun 2007 ini.
Keberadaan RUU ini merupakan respons pemerintah atas
menyusutnya lahan pertanian yang mengancam ketahanan pangan
nasional. Tersedianya lahan pertanian yang cukup dan meningkat-
nya produktivitas pertanian dibutuhkan untuk mencukupi keterse-
diaan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai
inti dari revitalisasi pertanian.
Draf II (14 Juni 2007) RUU Lahan Pertanian Pangan Abadi
mengandung lima poin pertimbangan, dua poin mengingat, men-
cakup 12 bab, dan 40 pasal. Konsideran RUU ini, mengingat pada
UUD 1945 (Pasal 20 ayat [1], Pasal 21, dan Pasal 33) dan UU No 26/
2007 tentang penataan ruang. Pada bagian menimbang digariskan;
“bahwa dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk dan
kebutuhan perumahan serta perkembangan ekonomi, mengakibatkan terja-
dinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, sehingga mempengaruhi
kedaulatan dan ketahanan pangan”.
Kita memang tengah membutuhkan komitmen nasional untuk
mencegah laju konversi lahan pertanian, menciptakan kedaulatan
pangan, sekaligus melindungi hak-hak asasi petani.
319
