Page 340 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

orientasi dan praktik politik agraria yang ditopang oleh berbagai
produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
kekayaan alam yang abai prinsip populisme UUPA.
Implikasinya, di sektor pertanian terjadi ketidakadilan agraria
yang akut. Hasil lima kali Sensus Pertanian (SP) menunjukkan rata-
rata penguasaan tanah oleh petani di Indonesia terus menurun, dari
1,05 ha (1963) menjadi 0,99 ha (1973), lalu jadi 0,90 ha (1983), lantas
0,81 ha (1993), dan tahun 2003 sudah di bawah 0,5 ha. Jumlah petani
gurem pada 1983 mencapai 40,8 persen, tahun 1993 jadi 48,5 persen,
dan 2003 berjumlah 56,5 persen. Sempitnya penguasaan lahan jadi
faktor penting penyebab kemiskinan petani.
Secara substansi, draf RUU ini ternyata tidak bersangkut paut
dengan rencana pemerintah untuk menjalankan reforma agraria.
RUU ini juga tidak merujuk kepada UUPA 1960 sebagai payung hu-
kum atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkan-
dung di dalamnya. Dengan tak terkaitnya substansi RUU ini dengan
reforma agraria dan UUPA maka dapat disimpulkan (sementara)
bahwa RUU ini dilatarbelakangi oleh politik agraria dan kebijakan
pertanian yang belum mencerminkan kehendak menuntaskan prob-
lem pokok agraria dengan mengacu cita-cita para pendiri republik.
Secara kontekstual, RUU ini hanya menjawab satu persoalan dari
sejumlah masalah yang tengah melilit pertanian kita: penyediaan
lahan untuk produktivitas pertanian guna mencapai ketahanan pangan.
Dua problem utama agraria, ketimpangan penguasaan/pemilikan tanah
dan maraknya konflik/sengketa pertanahan tak tersentuh RUU ini.
Ketimpangan dan konflik harus diselesaikan terlebih dulu, atau dibuat
terintegrasi dengan legislasi mengenai pengadaan dan pengelolaan
lahan pertanian pangan abadi. Tanpa didahulukannya penyelesaian
ketimpangan dan konflik, dikhawatirkan RUU ini tak efektif mengatasi
sumber persoalan, malah berpotensi memperkusut keadaan.

Hak Asasi Petani
Di luar soal ketersediaan lahan (objek), legislasi untuk melin-

321