Page 345 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

akhir Juli 2007 ini, belum ada “lampu hijau” kapan dan bagaimana
realisasi dari rencana pelaksanaan reforma agraria atau PPAN ini.
Sebelumnya, kita mencatat rencana pemerintah setelah rapat
kabinet terbatas mengenai reforma agraria (Mei 2007), yakni rencana
Presiden RI untuk menandatangani RPP RA; akan diadakan per-
temuan presiden dengan para gubernur, bupati dan wali kota; dan,
dipuncaki rencana launching PPAN oleh presiden. Tampaknya kita
masih harus menunggu.
Menurut Kepala BPN RI Joyo Winoto, pemerintah akan mengalo-
kasikan secara bertahap lahan seluas 8,15 juta hektare untuk diba-
gikan ke 17 provinsi dengan 104 kabupaten. Lahan itu berasal dari
kawasan hutan produksi konversi. Selain itu, dialokasikan tanah
seluas 1,1 juta hektare yang berasal dari sumber lain, seperti dari
tanah kelebihan maksimum, tanah absentee yang telah ditetapkan
UU, tetapi belum diredistribusikan, tanah negara yang haknya telah
berakhir dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan surat keputusan
pemberian hak, serta tanah yang secara fisik dan hukum terlantar
(Jurnal Nasional, 21/5/07).
RPP RA (draft keenam, 14 Mei 2007) mengandung tujuh tujuan
reforma agraria, yakni: menata kembali ketimpangan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; mengurangi kemis-
kinan; menciptakan lapangan kerja; memperbaiki akses masyarakat
kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah; mengurangi seng-
keta dan/atau konflik pertanahan dan keagrariaan; memperbaiki dan
menjaga kualitas lingkungan hidup; dan, meningkatkan ketahanan
pangan.
Belum jelas keterkaitan RUU PLPPA dengan RPP RA. Reforma
agraria memang mendesak untuk segera dijalankan. Tapi jangan
abaikan sinergi antar-unsur pemerintahan secara utuh, mulai dari
arah kebijakan, agenda legislasi hingga program praksisnya. Agar
reforma agraria cepat dijalankan, tepat sasaran, tanpa korban.***

326