Page 348 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

reforma agraria. Perlu juga digalang konsolidasi nasional sehingga
reforma agraria untuk mengakhiri ketidakadilan sosial yang lahir
dari rahim ideologi, politik, hukum dan praktek kebijakan yang pro-
modal besar jadi agenda bersama.
Reforma agraria, selain mengacu konstitusi UUD 1945 dan
UUPA yang pro-golongan ekonomi lemah, juga Tap MPR No IX/
2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam, yang dikuatkan Tap MPR No IV/2002, dikukuhkan Tap MPR
No I/2003, dan ditegaskan Tap MPR No V/2003. Esensinya, perlu
penataan ulang struktur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan
penggunaan tanah (land reform) [Tap IX/01, Pasal 5 (1b)].

Sinergi dan koordinasi lintas sektor
Terkait kelembagaan pelaksana reforma agraria, BPN oleh Per-
pres 10/2006 diberi kewenangan melaksanakan reforma agraria
hendaknya segera menyediakan berbagai instrumen untuk meme-
nuhi tujuan agenda ini. Lebih lanjut, kelembagaan baru yang menja-
min sinergi dan koordinasi lintas sektor perlu diwujudkan.
Kelembagaan ini mestilah bertugas: (a) menyiapkan pra-kondisi,
pembiayaan, kelembagaan, strategi dan perencanaan; (b) mengkor-
dinasikan departemen dan badan pemerintah terkait, pemerintah
daerah, dan organisasi masyarakat; (c) menangani konflik agraria
masa lalu dan konflik agraria yang muncul akibat pelaksanaan refor-
ma agraria; dan (d) menjalankan penataan penguasaan, pemilikan,
pemanfaatan dan penggunaan tanah serta fasilitasi program pendu-
kungnya.
Organisasi serta komunitas rakyat yang paling berkepentingan
atas pembaruan agraria perlu diperkuat. Serikat-serikat tani dan ko-
perasi-koperasi rakyat sebaiknya segera dikondisikan untuk terlibat
penuh dalam agenda besar ini. Biaya reforma agraria mesti dialoka-
sikan dalam APBN dan APBD. Jangan gunakan utang luar negeri.
Selain jadi beban dan menyebabkan ketergantungan kepada pihak
asing, utang membuka ruang intervensi pemberi utang atas agenda

329