Page 344 - Kembali ke Agraria
P. 344

Kembali ke Agraria

               urutan 29 (Bisnis Indonesia, 03/4/07).
                   Selain merumuskan RUU PLPPA, Deptan juga mencanangkan
               Panca Yasa sebagai landasan fundamental pembangunan pertanian
               2007 dan masa depan. Panca Yasa berisi rencana perbaikan infra-
               struktur pertanian, pengaktifan kembali kelompok tani, perbaikan
               sistem penyuluhan, fasilitasi pembiayaan pertanian dan pemasaran
               hasil pertanian yang memfasilitasi kelancaran pemasaran, baik pasar
               dalam negeri maupun ekspor.
                   Sejumlah pihak tak terlalu berharap RUU PLPPA menyelesaikan
               masalah. Wariyanto (2007) mengingatkan landasan hukum saja
               tidaklah cukup untuk mengamankan keberadaan lahan pangan
               abadi. Arus alih fungsi lahan tak mungkin bisa dibendung hanya
               dengan kebijakan, manakala faktor nilai tambah ekonomi dari lahan
               terhadap pemiliknya tidak menjanjikan. Tuntutan mewujudkan
               ketahanan pangan harus didukung sistem agribisnis berkelanjutan
               berupa jaminan PLPPA, yang berarti penataan kembali strategi tata
               ruang.


               Sinergi utuh
                   Dibutuhkan kemauan politik super kuat penyelenggara negara
               untuk merombak total paradigma dan praktek politik pertanian, dari
               yang semata-mata pro-pertumbuhan dan produktivitas pertanian
               menjadi lebih pro-pembangunan pertanian rakyat yang menguta-
               makan kaum tani sebagai subjek utama pelaku pertanian.
                   Legislasi mengenai lahan pertanian pangan abadi akan relevan
               jika padu dengan upaya menata struktur penguasaan dan menyele-
               saikan konflik pertanahan. Klausul tentang pengelolaan lahan perta-
               nian dapat dimasukan dalam legislasi yang mengatur pertanahan
               secara utuh dalam kerangka reforma agraria sejati. Sementara itu,
               pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI tengah
               menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agra-
               ria (RPP RA). Nantinya PP RA ini akan menjadi payung hukum bagi
               pelaksanaan program pembaruan agraria nasional (PPAN). Hingga


                                                                        325
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349